Jalan Pintas Pengurusan SIM Terendus di Satpas Colombo: Dana Komando dan Kode Internal Diduga Kendalikan Sistem
Surabaya | Suaraindependentnews.id — Prosedur resmi pengurusan Surat Izin Mengemudi (SIM) di Satpas Colombo Surabaya diduga telah dibajak oleh praktik belakang layar. Investigasi awak media menemukan indikasi kuat adanya dana komando dan kode internal yang disinyalir menjadi kunci utama pengurusan SIM tanpa harus tunduk pada mekanisme resmi yang diwajibkan undang-undang.
Temuan ini mengarah pada dugaan perusakan sistem pelayanan publik secara terstruktur. Uji teori dan praktik yang seharusnya menjadi fondasi keselamatan berlalu lintas diduga dipinggirkan. Pemohon tertentu disebut dapat langsung “lolos” dengan proses singkat, sementara masyarakat umum dipaksa antre dan mengikuti prosedur penuh. Keadilan layanan runtuh, transparansi lenyap.
Dana komando diduga bersumber dari pungutan tambahan di luar tarif resmi—uang yang tidak tercatat, tidak transparan, dan diduga diputar untuk mengamankan jalur cepat. Sementara kode internal berfungsi sebagai sandi administratif: penanda siapa yang harus diprioritaskan, siapa yang bisa dilewati tahapannya, dan siapa yang cukup “aman” untuk diloloskan.
Jika dugaan ini benar, maka Satpas Colombo bukan sekadar lalai, melainkan diduga membiarkan praktik transaksional menguasai pelayanan negara. SIM yang seharusnya menjadi bukti kelayakan mengemudi berpotensi berubah menjadi barang dagangan. Konsekuensinya nyata: pengemudi yang tidak kompeten bisa bebas mengaspal, dan keselamatan publik dipertaruhkan.
Awak media telah mengajukan konfirmasi kepada Kanit Regident Satpas Colombo, AKP Tri Arda Meidiansyah, S.Tr.K., S.I.K., di Satpas Colombo. Namun hingga berita ini diturunkan, tidak ada klarifikasi, bantahan, ataupun penjelasan terbuka. Bungkamnya pihak berwenang di tengah tudingan serius justru memperkuat kecurigaan: ada apa yang sedang ditutupi?
Diamnya penanggung jawab pelayanan publik memunculkan pertanyaan keras yang tak bisa dihindari: apakah ini sekadar ulah oknum, atau skema yang telah dinormalisasi dan dilindungi oleh sistem? Jika prosedur resmi benar-benar dijalankan, mengapa klarifikasi tidak segera disampaikan ke publik?
Awak media menegaskan investigasi ini belum selesai. Penelusuran akan diperluas untuk mengungkap aliran dana, pola kerja kode internal, serta pihak-pihak yang diduga diuntungkan. Publik menunggu tindakan nyata dari pengawasan internal dan pimpinan institusi—bukan pernyataan normatif, apalagi pembiaran.
Tanpa pembongkaran menyeluruh dan penindakan tegas, Satpas Colombo akan terus berada di bawah bayang-bayang dugaan skema gelap pengurusan SIM, dan kepercayaan masyarakat terhadap penegakan aturan hanya akan menjadi ilusi…..bersambung
