Naik Jabatan di Tengah Dugaan Pungli: Kapolres Purworejo Promosi, Kasus Tak Pernah Terungkap
Purworejo | Suaraindependentnews.id — Promosi jabatan Kapolres Purworejo sebagai Wakil Direktur Reserse Kriminal Khusus (Wadirkrimsus) Polda Jawa Tengah menuai tanda tanya besar. Alih-alih meninggalkan rekam jejak penuntasan persoalan internal, Kapolres justru berpindah jabatan tanpa pernah membongkar secara tuntas dugaan praktik pungutan liar (pungli) yang selama ini disorot di lingkungan Polres Purworejo.
Ironi ini tak bisa diabaikan. Dugaan pungli di Polres Purworejo telah lama menjadi keluhan masyarakat dan bahan pemberitaan media. Sejumlah layanan kepolisian disebut-sebut diwarnai pungutan di luar ketentuan resmi.
Namun selama menjabat, tidak ada pengungkapan kasus yang transparan, tidak ada ekspos hasil pemeriksaan, dan tidak ada penegakan disiplin yang bisa diakses publik.
Kini, ketika Kapolres justru mendapatkan promosi strategis di tingkat Polda, publik wajar bertanya: prestasi apa yang dijadikan dasar kenaikan jabatan tersebut? Apakah pembiaran terhadap dugaan pungli dianggap bukan persoalan serius, atau justru dinormalisasi dalam sistem?
Sebagai pimpinan wilayah, Kapolres memegang kendali penuh atas pengawasan internal. Ketika praktik pungli diduga berlangsung berulang, namun tidak pernah dibongkar secara terbuka, maka tanggung jawab komando tak bisa dilepaskan.
Ketidakmampuan atau ketidakberanian membongkar kasus internal adalah kegagalan kepemimpinan yang berdampak langsung pada rusaknya kepercayaan publik.
Lebih memprihatinkan, sikap tertutup Polres Purworejo selama ini justru memperkuat kecurigaan. Upaya konfirmasi awak media kerap tidak direspons secara substansial. Tidak ada klarifikasi berbasis data, tidak ada laporan hasil audit internal, dan tidak ada komitmen transparansi. Yang tersisa hanyalah diam, sementara dugaan praktik ilegal terus menjadi bisik-bisik di tengah masyarakat.
Promosi jabatan di tengah persoalan yang tak terselesaikan ini memunculkan preseden buruk. Pesan yang terbaca jelas di mata publik adalah: kegagalan membongkar pungli bukan penghalang karier. Jika logika ini dibiarkan, maka perang melawan pungli hanya akan berhenti di slogan, sementara praktiknya terus hidup di lapangan.
Padahal, jabatan Wadirkrimsus menuntut integritas tinggi dan keberanian membongkar kejahatan, termasuk yang terjadi di internal institusi. Tanpa rekam jejak penindakan yang jelas di Purworejo, promosi ini justru berpotensi menjadi bumerang bagi kredibilitas Polda Jawa Tengah.
Kini sorotan publik beralih ke Polda Jawa Tengah dan Divisi Propam Polri. Evaluasi menyeluruh atas dugaan pungli di Polres Purworejo tidak boleh berhenti hanya karena pejabatnya telah berpindah jabatan. Hukum tidak boleh ikut dimutasi, dan keadilan tidak boleh ikut dipromosikan pergi.
Jika kasus pungli benar-benar ada dan dibiarkan, maka promosi ini bukan sekadar kenaikan jabatan—melainkan cermin kegagalan sistem dalam membersihkan dirinya sendiri…..bersambung
