Evaluasi dan Perkuat SOP Pengamanan Aksi, Tim Puslitbang Polri Laksanakan FGD di Polres Rohil
Rokan Hilir. || Suaraindependentnews.id – Pusat Penelitian dan Pengembangan Polri melaksanakan kegiatan penelitian tentang penyampaian pendapat di muka umum di Mapolres Rokan Hilir, Senin (02/03/2026) sekira pukul 13.00 WIB. Kegiatan yang berlangsung di Ruangan Tunggal Panaluan tersebut merupakan bagian dari program kerja Puslitbang Polri Tahun Anggaran 2026.
Tim penelitian dipimpin oleh Kombes Pol Tonny Kurniawan, S.I.K., selaku Ketua Tim, bersama anggota tim lainnya. Kedatangan rombongan disambut oleh Kapolres Rokan Hilir yang diwakili Wakapolres Rokan Hilir Kompol Rikky Operiadi, S.Sos., S.I.K., M.I.K., serta para Pejabat Utama Polres Rohil.
Dalam sambutannya, Wakapolres Rokan Hilir menyampaikan bahwa kegiatan penelitian dari Puslitbang Polri merupakan agenda penting dalam rangka memperoleh masukan, baik dari internal Polri maupun dari elemen masyarakat. Menurutnya, hasil penelitian tersebut diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dan pertimbangan bagi Mabes Polri dalam merumuskan kebijakan yang lebih optimal, khususnya dalam pelaksanaan tugas pengamanan unjuk rasa secara humanis dan profesional.
Sementara itu, Ketua Tim Puslitbang Polri Kombes Pol Tonny Kurniawan, S.I.K., menjelaskan bahwa penelitian ini bertujuan untuk menghimpun data dan fakta lapangan terkait peran Polri dalam penanganan aksi penyampaian pendapat di muka umum. Ia menegaskan bahwa penyampaian pendapat merupakan hak yang dilindungi undang-undang, sehingga dalam pengamanannya Polri harus mengedepankan prinsip humanis, profesional, dan akuntabel.
“Kami melakukan Focus Group Discussion (FGD) dan wawancara mendalam guna memperoleh masukan konkret dari internal Polri maupun unsur eksternal, sehingga dapat dirumuskan rekomendasi kebijakan yang tepat untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan pengamanan,” ujarnya.
Kegiatan penelitian diisi dengan wawancara terhadap personel dari fungsi Intelkam, Lantas, Reskrim, Brimob, dan Samapta. Selain itu, turut dilaksanakan dialog bersama unsur eksternal yang terdiri dari perwakilan pemerintah daerah, Satpol PP, Dinas Perhubungan, Kesbangpol, tokoh adat, mahasiswa, LSM, media, hingga perwakilan pekerja dan ojek.
Tidak hanya itu, tim juga melakukan pengecekan fasilitas pelayanan publik di lingkungan Polres Rokan Hilir, termasuk Ruangan SPKT, Ruangan Samapta, layanan Call Center 110, serta Mall Pelayanan Publik Presisi yang meliputi pelayanan SIM, SKCK, surat kehilangan, dan pengaduan Propam.
Melalui kegiatan ini, diharapkan dapat diperoleh model pelayanan dan pengamanan unjuk rasa yang semakin adaptif terhadap dinamika sosial masyarakat, serta mampu meningkatkan profesionalisme dan citra Kepolisian Negara Republik Indonesia di tengah masyarakat.
(Sawaluddin)
