Gaza | Suaraindependentnews.id – Anggota Biro Politik Hamas, Hussam Badran : Mengenai pemerintahan di Gaza, Hamas telah menyatakan posisi yang jelas mengenai masalah ini sejak bulan-bulan pertama pertempuran “Banjir Al-Aqsa”, dan mengkomunikasikannya kepada semua pihak di tingkat nasional dan di tingkat hubungan politik dengan berbagai negara. Semua orang memahami bahwa ini harus menjadi urusan internal Palestina, dan bahwa hanya Palestina yang harus memutuskan siapa yang memerintah mereka.
Kami terutama membahas gagasan pembentukan pemerintahan konsensus nasional untuk mengelola urusan Palestina di Tepi Barat dan Gaza. Hal ini dimasukkan dalam Perjanjian Beijing ( pada Juli 2023) dengan kehadiran semua faksi.
Kemudian, karena Fatah menolak melaksanakan perjanjian ini, kami menerima usulan Mesir untuk membentuk komite pendukung guna mengelola urusan Gaza, yang terdiri dari tokoh-tokoh independen yang akan mengawasi semua urusan Palestina di Gaza dan akan dikaitkan dengan pemerintah di Tepi Barat.
Editor Terjemah NS
Gaza Minggu 23 Maret 2025
Oleh Biro Politik Hamas di Gaza
