Akibat Manajemen Koruptif, Hutang Pemda Tolitoli Kepada Kontraktor Sejak 2016-2019 Capai Rp 16 M
Tolitoli, suaraindependent news.id_ Ternyata sejak 2016 hingga 2019 Badan Keuangan Daerah (BKD) Kabupaten Tolitoli Sulawesi Tengah (Sulteng) terus berhutang kepada rekanan, kontraktor.
Seperti diungkap ketua DPRD Tolitoli, Moh Randi Syaputra, Total hutang BKD Tolitoli sebesar Rp16 Miliar yang hingga kini belum dilunasi.
Ditemui di rumah jabatan ketua DPRD belum lama ini, pria yang akrab disapa Randi ini mengatakan penyebab BKD terus berutang lantaran mungkin ditukar-tukar, dalam artian tutup lubang gali lubang.
“Itu uang untuk satu tahun kan sudah ada di kas, mestinya kan setiap kegiatan langsung bayar. Nah, mungkin uang gaji dipakai bayar kontraktor, uang kontraktor sudah tapake (terpakai, red) untuk belanja lain,” ujarnya.
Ketua DPRD membenarkan Uang di Kas BKD itu dikelola dengan tidak semestinya, ditukar-tukar. Tujuannya, memperkaya diri sendiri. Dicontohkan, kontraktor yang beri setoran pasti tagihannya dicairkan, yang tidak setor pasti ditahan, sampai akhirnya kacau balau.
“Besar curiga dana itu dorang (mereka, red) tukar-tukar. Buktinya, ketika kontraktor lain mau lakukan pencairan, tidak dilayani. Tetapi, ada kontraktor tertentu justru dicairkan, berarti kan ini uang dorang putar-putar di dalam. Tugas kau (BKD, red) disitu kelola kas daerah, bukan cari uang disitu,” tembak ketua partai Ka‘bah PPP Tolitoli itu.
Ditanya berapa total piutang Kontraktor, putra wakil Bupati Tolitoli Rahman menyatakan kemarin kita bahas itu utangnya pemda ke kontraktor, sejak tahun 2016 sampai 2019 sebesar Rp 16 M.
Terhadap ini, kita akan buka dan tanya semua, terang Randi kenapa ini barang (tabiat nunggak) begini terus dari tahun ke tahun.
“Ya, tentunya nanti dipembahasan APBD awal 2021 kita tanyakan ihwal semua ini. Kita tunggu dulu semua teman-teman pulang, biar enak. kita rapat internal dulu, baru kita masuk ke pembahasan, dengan harapan bisa satu suara dan kompak didalam,” ujarnya.
Tapi sebetulnya, sambung Randi setiap pembahasan di agenda berbeda, kita sudah tekankan dan buat komitmen untuk tidak boleh lagi ada hutang-hutang seperti ini.
Terakhir pada RDP bulan lalu, pihak BKD sudah menyanggupi selesaikan tahun ini uang kontraktor Rp 16 Miliar itu.
“Pokoknya di 2021 kita tidak mau lagi ada utang, apa itu soal gaji bulanan, gaji 13, ADD, DD, apa lagi kegiatan pisik yang dikerjakan teman-teman kontraktor,” pesannya.
Diceritakan politisi muda Partai islam itu, setiap pihaknya mengundang OPD (Organisasi Perangkat Daerah) untuk hadir menjelaskan masalah dilapangan, mereka selalu tidak siap, sukanya dimarah marah, karena datang tidak bawa data, sampai akhirnya terjadi insiden antara dia dan bos BKD, Moh. Asrul Bantilan,S.Sos, seperti sudah dikabarkan sejumlah media.
“Kau sudah tau agendanya dalam undangan RDP (Rapat Dengar Pendapat,red) ini, masa dua hari sebelumnya kau tidak siapkan apa-apa. Begitu ditanya, kau bilang tidak bawa. Dikasih waktu satu jam kau pulang ambil data, begiru sudah mau dibahas, eee dia (OPD,red) tetap tidak bawa bahan dengan alasan belum diketiklah, oh anu pak, begini pak. Masuk akalkah begitu, bobrok manajemennya,” tutur Randi mengkisahkan.
Pengisahan ketua DPRD Tolitoli itu merupakan dinamika yang berujung kisruh terus terjadi disetiap sidang pembahasan, termasuk soal refocusing (pemotongan) untuk gugus tugas Covid-19 Rp belasan Miliar yang sampai saat ini belum dievaluasi.
Akumulasi dari kebobrokan manajemen BKD ini, ketua DPRD Tolitoli mengatakan sebagian wakil rakyat di DPR curiga telah terjadi perilaku koruptif dalam tata kelola Kas Pemda Tolitoli.
Tapi baiklah, untuk keseimbangan berita, awak pewarta media ini lantas lakukan upaya konfirmasi ke pemegang Kas kekuasaan Bupati Ale Bantilan, Asrul Bantilan.
Namun sayang, Asrul yang kini rangkap jabatan Sekda dan dikenal “liar” terhadap pers selalu gagal dihubungi. SMS, WhatsApp dan kontak panggilan di dua nomor telepon 082292918xx4 dan 08114615xx miliknya tidak digubris. (tim)
