□ Karawang, Suaraindependent.id- Hasil dari Rapat Dengar Pendapat yang sudah dilakukan dengan pemerintah terkait penggunaan Dana Penanganan Covid-19 menuai pendapat dari anggota dewan salah satunya dari fraksi PDIP yang tidak puas dengan penjelasan yang sudah dipaparkan. Hal tersebut membuat fraksi PDIP mengajukan hak interpelasi.
□ Saat di mintai pendapatnya mengenai kelanjutan hak interpelasi via tlpon whatsapp, Senin (15/06) Natala Sumedha anggota dewan fraksi PDIP mengatakan, hak interpelasi tidak bisa dibatalkan, dan harus dibahas dulu oleh Bamus dan menjadwalkannya. Terlepas jadi tidaknya hak interpelasi ya di paripurna. Kalau memang tidak disepakti, mekanisme yang ditempuh tentunya dengan voting.” ujarnya.
□ Sementara ketika ditanya sial jadwal Bamus, Natala tidak tahu karena ia bukan anggota Bamus. Natala pun berkilah tanya donk kepimpinan Dewan (Ketua DPRD).” ungkapnya.
□ Secara prosedur dan aturan sudah kita tempuh dan penuhi. Syarat utamanya diajukan oleh 7 orang atau lebih dari satu fraksi serta alasannya pun sudah kita berikan. Lanjutnya menurut info yang di dapat okeh natala, seharunya malam ini (senin) dibahasnya, dengan asumsi saat rapim hari ini sudah dikatagorikan New Normal ternyata sekarang PSBB lagi.” pungkasnya.
□ “Fraksi PDIP Komit dari awal terus mengajukan Hak Interpelasi, sejak dari awal bahwa Hak Interpelasi bukan untuk menjatuhkan pemerintahan Bupati/Wakil Bupati” tetapi Hak bertanya kok, apa salahnya anda menjawab.” tegas Natala. (teguh@kabiro krw)
