Gelar Sosialisasi, KPU Kabupaten Solok Ungkap Visi Misi Cakada Selaraskan Dengan RPJPD
Kab Solok, Suaraindependent.id — Pelaksanaan Pilkada Serentak yang akan dilaksanakan pada 27 November 2024 semakin dekat. Satu persatu tahapan pemilu KPU Kabupaten Solok mulai digelar. Salah satunya, sosialisasi penyusunan visi misi dan program bakal pasangan calon kepala daerah yang diselaraskan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) yang di laksanakan di Solok Premier Hotel, (11/08).
Terkait KPU untuk mensosialisasikan PKPU No 8 2024, tentang pencalonan kepala daerah Gubernur wakil Gubernur, Bupati dan wakil Bupati dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota, Hasbullah Alqomar, Ketua KPU Kabupaten Solok menyebutkan bahwa KPU akan menerima pendaftaran bakal pasangan calon kepala daerah dari bulan Agustus ini
Sebagai penyelenggara Pemilu, KPU wajib untuk terus menyampaikan informasi dan sosialisasi peraturan-peraturan yang terkait dengan proses pemilihan kepala daerah. Peraturan-peraturan bagi pasangan calon pasangan yang nantinya, akan terkait langsung perjalanan program pemerintahan selanjutnya.
“Dalam PKPU tersebut, program dan visi misi bakal pasangan calon harus yang berkesesuaian dengan program pemerintah yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD)”
Pada sosialisasi PKPU No 8 2024 yang digelar di Solok Premier Hotel tersebut menghadirkan pejabat perencanaan pembangunan daerah dari Badan Perencanaan Penelitian pembangunan (Barenlitbang) Kabupaten Solok. Pengurus Partai Politik, TNI, Polri, perwakilan Ormas dan OKP serta awak media. Serta dihadiri oleh seluruh jajaran komisioner KPU dan Komisioner Bawaslu Kabupaten Solok.
Wirdanengsih, akademisi Universitas Negeri Padang, sekaligus sebagai Kepala riset kearifan lokal sebagai pemateri menekankan pentingnya pemahaman masyarakat atas kemunculan para calon kandidat yang akan ikut kontestasi dalam Pilkada langsung nantinya.
Tiga pondasi yang harus diperhatikan masyarakat dari para figur yang muncul diantaranya adalah tokoh, takah dan tageh.
“Sebagai akademisi saya mengharapkan agar politik, tokoh-tokoh dan kalangan organisasi masyarakat, sudah semestinya memberikan edukasi politik yang lebih kepada kearifan lokal. Ikut melakukan penekanan dan intervensi kepada masyarakat agar tidak kian berkembangnya budaya politik pragmatis atau transaksional di tengah lingkungan kita,” ucap Wirdanengsih. (Billy@nsi-id)
