Purworejo | Suaraindepemdentnews.id — Dugaan penyimpangan tarif perpanjangan SIM di Satpas Polres Purworejo semakin menyeruak ke permukaan. Sejumlah pemohon SIM mengaku dimintai biaya yang tidak sesuai dengan ketentuan resmi PNBP. Namun, alih-alih menindaklanjuti laporan tersebut, Kasatlantas Polres Purworejo justru mengeluarkan pernyataan yang dinilai bertolak belakang dengan fakta di lapangan.
Dalam keterangannya, Kasatlantas bersikukuh bahwa seluruh pelayanan di Satpas berjalan sesuai aturan, dan tidak ada pungutan apa pun di luar tarif pemerintah. Namun, hasil investigasi awak media justru menunjukkan sebaliknya. Dari penelusuran di lokasi, terungkap adanya biaya tambahan yang diduga dipungut secara tidak resmi—besaran yang diminta bahkan disebut jauh lebih tinggi dibanding tarif resmi yang berlaku secara nasional.
Beberapa warga yang ditemui menyatakan bahwa pungutan tersebut sudah berlangsung lama dan terjadi secara terang-terangan. Mereka mempersoalkan ketiadaan keterbukaan informasi tarif serta lemahnya pengawasan internal. Di sisi lain, bantahan Kasatlantas yang tidak menyentuh inti keluhan publik justru memunculkan kesan bahwa persoalan ini sengaja diredam.
Ketidaksesuaian antara pernyataan pejabat dan kondisi lapangan menimbulkan pertanyaan serius: apakah klarifikasi yang disampaikan Kasatlantas benar-benar didasarkan pada pengecekan menyeluruh, atau sekadar upaya menutupi persoalan yang selama ini luput dari pengawasan pimpinan?
Pengamat layanan publik menyoroti bahwa sikap defensif tanpa diikuti langkah pemeriksaan internal hanya akan memperkuat dugaan bahwa ada sesuatu yang tidak beres dalam mekanisme pelayanan SIM di Purworejo. Mereka meminta Kapolres turun tangan langsung untuk memastikan bahwa laporan masyarakat tidak diabaikan begitu saja.
Hingga berita ini disusun, dugaan pungutan di luar ketentuan masih terus dilaporkan warga, sementara pihak Polres belum memberikan penjelasan mendalam mengenai temuan lapangan dan langkah konkret yang akan diambil…….bersambung
