BANDUNG, Suaraindependentnews.id – Program pemerintah dalam mendukung peningkatan pembangunan yang melalui jalur aspirasi yang di usung oleh partai politik salah satunya anggota dewan memang sangat membantu masyarakat.
Seperti apa yang terpantau oleh pihak media di kabupaten Bandung khususnya di wilayah dapil IV pada bulan Juni – Juli realisasi tahap pembangunan baik peningkatan jalan dan TPT mulai terealisasi dikerjakan.
Namun meski program tersebut diusung oleh wakil-wakil rakyat atau pengajuan musembangdes bukan menjadi suatu hal kebebasan bagi setiap pengerjaan untuk tidak mentaati tata tertib prasyarat pengerjaan, mengapa demikian karena anggaran yang di pakai untuk pembangunan tersebut alokasinya dari APBD yang mana adalah uang rakyat, jadi perlu transparansi dalam pelaksanaan pengerjaanya agar tidak ada pihak yang di rugikan, dan kapasitan pembangunanyapun berkualitas (tidak cepat rusak).
Namun sangat di sayangkan apa yang terjadi di lapangan,seperti pengerjaan di wilayah desa Tanjungwangi kecamatan Cicalengka, kabupaten Bandung, dalam.pelaaksanaan pembangunan TPT tidak disertai papan informasi kegiatan, (kamis 1/7/ 2021).
Ditambah lagi adanya keganjilan dilokasi pengerjaan yang seharusnya letak pengerjaan di kp cicadas malah di tanjung wangi arben.
Bahkan kami sempat menanyakan lewat pesan singkat watshap kepada Ketua LPM At dia kebingungan dengan nada jawaban, “coba konfirmasi ke PUPR Cicalengka. Barang kali salah titik lokasi, setau kami lokasi di kp cicadas kalau yang di arben tanjung wangi itu penambahan kekurangan yang di lokasi lama yaitu tanjung wangi, menurutnya.
Bahkan kami banyak menemukan kegiatan-kegitan pengerjaan TPT/kirmir dan Draenase banyak yang mengabaikan pemasangan papan informasi kegitan pelaksanaan, dilokasi Desa dampit, Desa babakan peteuy, Desa cicalengka wetan, kec cikancung mungkin wilayah-wilayah Dapil IV lainya diduga banyak kesengajaan dengan tidak mencantumkan sumber anggaran, volume tinggi, panjang serta lebar bahkan NPWP pt/cv yang bersangkutan penunjukan langsung kementrian Pupr jarang di tulis selaku pemenang proyek dan aneh nya lagi para pekerja banyak yang menyebutkan tidak tau nama pt/cv yang menyuruh kerja ketika kami tanyakan, sungguh aneh dan seolah terorganisir.(1/7)
Apakah ini semacam trik untuk mengelabui masyarakat dengan menutup informasi kegiatan yang tidak sesuai dengan Uu no 14 thn 2008
UU KIP, tentang Keterbukaan Informasi Publik sangat penting sebagai landasan hukum yang berkaitan dengan pertama, hak setiap orang untuk memperoleh Informasi; kedua, kewajiban Badan Publik menyediakan dan melayani permintaan Informasi secara cepat, tepat waktu, biaya ringan / proporsional, dan cara sederhana; ketiga, pengecualian bersifat ketat dan terbatas; keempat, kewajiban Badan Publik untuk mernbenahi sistem dokumentasi dan pelayanan Informasi.
