Tulungagung | Suaraindependentnews.id – Program pemenuhan gizi yang selama ini menjadi tumpuan masyarakat Desa Waung, Kecamatan Boyolangu, Kabupaten Tulungagung, kini berada di ujung tanduk. Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Waung 2 resmi menghentikan seluruh kegiatan operasionalnya sementara waktu sejak Jumat (5/12/2025). Penghentian ini dipicu oleh kekurangan dana operasional yang dinilai tidak lagi mampu menopang biaya distribusi makanan.
Keputusan ini bukan tanpa risiko. SPPG Waung 2 selama ini menjadi salah satu garda terdepan dalam menyalurkan makanan bergizi kepada warga rentan, termasuk anak-anak dan keluarga prasejahtera. Terhentinya layanan secara otomatis memutus rantai bantuan pangan yang selama ini menopang kebutuhan harian mereka.
Hasil penelusuran di lapangan mengungkap bahwa dana operasional yang bersumber dari Badan Gizi Nasional (BGN) tidak sebanding dengan kebutuhan riil di lapangan. Kenaikan biaya bahan pangan, distribusi, serta operasional harian tidak diimbangi dengan penyesuaian anggaran. Akibatnya, pengelola SPPG Waung 2 berada dalam posisi tertekan secara finansial.
“Dana yang masuk tidak cukup untuk menutup operasional sampai akhir pekan. Kalau dipaksakan, kami justru bisa menanggung utang,” ujar salah satu pengelola yang meminta identitasnya dirahasiakan.
Situasi ini memunculkan tanda tanya besar terhadap kesiapan dan keseriusan pemerintah dalam menjamin keberlanjutan program nasional pemenuhan gizi. Di satu sisi, pemerintah gencar mengampanyekan penurunan stunting dan peningkatan kualitas gizi masyarakat. Namun di sisi lain, satuan layanan di lapangan justru tumbang karena persoalan anggaran.
Lebih jauh, publik mulai mempertanyakan transparansi dan pola distribusi dana BGN ke daerah. Apakah perhitungan kebutuhan sudah sesuai dengan kondisi lapangan? Atau justru terdapat kendala dalam mekanisme pencairan dan pengawasan?
Dampak penghentian ini mulai dirasakan langsung oleh masyarakat. Sejumlah penerima manfaat mengaku kebingungan karena bantuan makanan yang biasanya mereka terima setiap hari kini mendadak terhenti. Bagi keluarga dengan kondisi ekonomi rentan, situasi ini menjadi beban baru di tengah tekanan kebutuhan hidup yang terus meningkat.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi dari pihak BGN maupun instansi terkait di tingkat daerah mengenai solusi atas terhentinya operasional SPPG Waung 2. Masyarakat hanya bisa berharap ada langkah cepat dan konkret dari pemerintah agar layanan pemenuhan gizi tidak berhenti terlalu lama.
Kasus ini menjadi peringatan serius bahwa keberhasilan program strategis nasional tidak cukup hanya berhenti pada perencanaan di atas kertas. Tanpa dukungan anggaran yang memadai, pengawasan yang ketat, dan respons cepat ketika terjadi krisis, masyarakatlah yang akan menjadi korban pertama.
