Jakarta || Suaraindependentnews.id – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk memberikan apresiasi atas langkah cepat Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Yahukimo dalam menjaga stabilitas keamanan sekaligus memastikan pelayanan publik kembali berjalan. Hal itu ditandai dengan dibukanya kembali layanan kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dekai yang sebelumnya sempat tidak beroperasi karena alasan keamanan.
Menurut Ribka, keberhasilan tersebut tidak terlepas dari kepemimpinan Bupati Yahukimo Didimus Yahuli bersama jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) setempat yang mampu membangun sinergi dengan pemerintah provinsi, aparat keamanan, dan seluruh elemen masyarakat.
“Kemendagri beri apresiasi kepada Bupati Yahukimo yang telah mengambil langkah-langkah cepat dalam penanganan sejumlah masalah di Yahukimo dan dukungan dari semua pihak termasuk gubernur dan Forkopimda yang ada di sana,” ujar Ribka dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu (21/2/2026).
Ia menjelaskan, pelayanan kesehatan sebelumnya terganggu karena tenaga kesehatan dan tenaga medis enggan bertugas akibat situasi keamanan. Kondisi tersebut berpotensi menghambat pemenuhan layanan dasar masyarakat apabila tidak segera ditangani melalui koordinasi lintas sektor.
Atas arahan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melakukan pendampingan intensif melalui pendekatan dialog dan negosiasi bersama para pemangku kepentingan.
“Rumah sakit yang sebelumnya ditutup kini telah kembali dibuka untuk pelayanan umum oleh pemerintah daerah melalui koordinasi dan negosiasi dengan seluruh pihak, termasuk bersama Kemendagri,” tambahnya.
Dalam proses tersebut, Pemkab Yahukimo menggelar rapat koordinasi bersama tokoh agama, tokoh adat, tokoh perempuan, tokoh pemuda, tenaga kesehatan, serta perwakilan masyarakat pada Jumat (20/2/2026). Rapat tersebut dilanjutkan dengan pertemuan Forkopimda bersama unsur TNI–Polri dan satuan tugas keamanan pada Sabtu (21/2/2026) yang menekankan pendekatan humanis dan berorientasi pada pelindungan warga sipil.
Ribka menegaskan, stabilitas keamanan merupakan fondasi utama keberhasilan pembangunan. Sinergi antara pemerintah daerah (Pemda), aparat keamanan, dan masyarakat dinilai mampu menciptakan situasi kondusif sekaligus menjamin tenaga kesehatan dapat kembali menjalankan tugasnya.
Ia juga mengajak masyarakat menjaga persatuan, tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang tidak benar, serta mendukung kebijakan Pemda demi terciptanya situasi aman dan damai secara berkelanjutan.
Pemda setempat memastikan seluruh puskesmas dan fasilitas kesehatan telah kembali beroperasi setelah sebelumnya terjadi mogok kerja tenaga kesehatan. Ribka berharap kolaborasi yang terbangun dapat terus dipertahankan guna mempercepat pemulihan pelayanan publik, melindungi tenaga kesehatan, serta memastikan masyarakat dapat beraktivitas dengan aman menuju Yahukimo yang damai, sehat, dan sejahtera.
Puspen Kemendagri
[21/2 21.05] +62 813-1170-1942: Rilis Pers Satgas PRR
Sabtu, 21 Februari 2026
*Tinjau Sawah Tertutup Lumpur di Pidie Jaya, Kasatgas Tito Sampaikan Pentingnya Dukungan Kementan*
Pidie Jaya – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian selaku Ketua Satuan Tugas (Kasatgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Wilayah Sumatera meninjau langsung lahan persawahan yang tertutup lumpur akibat banjir di Kecamatan Meurah Dua, Kabupaten Pidie Jaya, Aceh, Sabtu (21/2/2026). Dalam kesempatan tersebut, ia menekankan pentingnya dukungan dari Kementerian Pertanian (Kementan) untuk mempercepat pemulihan lahan terdampak.
Di lokasi, Tito menjelaskan sekitar 1.500 hektare sawah milik masyarakat mengalami kerusakan berat akibat tertutup lumpur tebal. Ketebalan lumpur di sejumlah titik mencapai 50 sentimeter hingga 1 meter, bahkan sebelumnya disebut lebih dalam. Selain itu, terdapat ribuan hektare lahan lain yang terdampak ringan hingga sedang.
Ia menegaskan bahwa Kabupaten Pidie Jaya merupakan salah satu lumbung pangan daerah dengan total luas pertanian sekitar 8.800 hektare. Karena itu, kerusakan lahan tersebut berpotensi mengurangi produksi padi apabila tidak segera ditangani.
“Karena ini kasian juga masyarakatnya, di samping itu produksi padi kita kan bisa berkurang juga,” ujarnya.
Dalam keterangannya, Tito berharap Kementan segera memberikan perhatian terhadap kondisi tersebut. Percepatan rehabilitasi lahan dinilai penting agar sawah yang tertutup lumpur dapat kembali difungsikan sebagai lahan tanam.
“Mudah-mudahan nanti Pak Mentan (Menteri Pertanian), Pak Amran Sulaiman memberikan perhatian segera [terhadap kondisi lahan tersebut] untuk bisa kembali produktif,” ujarnya.
Turut hadir dalam peninjauan tersebut Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Administrasi Kewilayahan (Adwil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Safrizal ZA, Wakil Gubernur Aceh Fadhlullah, dan Bupati Pidie Jaya Sibral Malasyi.
Satgas PRR
