JAKARTA, Suaraindependentnews.id – Isu hangat mengenai beberapa pejabat dalam Kabinet Presiden Jokowi yang mensomasi kalangan aktivis menjadi perbincangan nasional. Banyak yang berpendapat bahwa pejabat negara tidak boleh menunjukan sikap anti kritik kepada rakyatnya sendiri. Apalagi mereka digaji oleh uang rakyat. Hal ini mendapat tanggapan dari Ketua DPP MIO Indonesia Hadi Purwanto, pada Sabtu (2/10/21).
Hadi menyampaikan bahwa seharusnya, pejabat negara tidak langsung melaporkan seseorang atas isu-isu yang tidak berkaitan dengan kinerja bernegara dari jabatan yang diembanya. “Apalagi kalau isunya berkaitan dengan status pribadi dirinya yang dikait-kaitkan dengan jabatanya, hal ini sudah selayaknya disaring agar tidak menghasilkan persepsi-persepsi masyarakat”, ujarnya.
Pria yang juga diamanahkan sebagai Deputi Advokasi DPP LIRA ini menyoroti status Pejabat-pejabat Negara yang bersisian dengan bisnis. “Berwirausaha tentunya boleh saja, toh awalnya sebelum menjadi pejabat mereka punya pekerjaan masing-masing. Namun ketika sudah menerima mandat, sebaiknya dilepas dan diurus orang lain agar tidak menjadi sorotan penggunaan kewenangan”, sebutnya.
Hadi menambahkan, bagi para aktivis dan LSM yang menyoroti kinerja pejabat publik juga harus melakukan pendekatan yang konstruktif. “Jangan melakukan langkah-langkah destruktif yang terkesan menelanjangi. Kita sama-sama ingin memperbaiki negara, kalau ada temuan, jangan langsung asal publish tanpa bukti, klarifikasi dan mediasi untuk menemukan solusi akan jadi langkah yang sangat baik”, yakin Hadi.
Hadi meneruskan bahwa Polisi sebagai lembaga penegak hukum harus menjalankan tugasnya dengan se-objektif mungkin. “Saya meyakini Polri yang Presisi tentu berpihak kepada kebenaran. Bukan berarti pejabat akan dilindungi dari kejahatan. Meskipun yang melaporkan seorang Aktivis yang tidak memiliki kuasa, Polisi akan wajib tetap menanggapi laporan dengan sepenuh hati. Ini kesempatan Polri menjadi semakin positif dalam memori masyarkat!”, tuturnya.
Dalam kesempatan tersebut Hadi juga meyakini bahwa Presiden Jokowi senantiasa bertindak obyektif dan menyerahkan pada prosedur hukum terkait masalah dan temuan yang menyangkut para pejabatnya. “Saya percaya Presiden Jokowi tidak pernah mengintervensi hukum, beliau selalu berpesan pada para pembantu Presiden untuk bersikap pro rakyat dan tidak boleh anti kritik”, pujinya.
Hadi meyakini bahwa seorang pejabat negara harus bijak dan ‘mendem jero’ artinya harus bisa melebur keburukan menjadi kebaikan tanpa membawa masalah baru. “Saya adalah sahabat dan relawan Abah tuban, memilih dan mendukung penuh Bapak Jokowi. Oleh karena itu saya mengharap penjabat negara yang membuat gaduh haruslah di Evaluasi kembali siapapun dia”, tegasnya.
Kemudian Pendiri Ponpes di Tuban ini juga menyarankan, apabila para aktivis yang merasa di somasi berkeberatan, bisa melakukan langkah hukum balik. “Ini negara hukum, segala aspek tuntutan dapat dibuktikan dan dilawan dengan tindakan hukum. Justru jangan dilawan dengan permainan opini, akan menjadi tidak berkesudahan dan hanya memperuncing masalah tanpa penyelesaian”, ungkap Hadi.
Terakhir, Hadi mengibaratakan bahwa kondisi saling melaporkan ini sebetulnya suatu hal yang wajar di Negara Demokrasi. “Namun sebaiknya tidak menjadi sebuah tradisi. Aktivis dan Pejabat, Rakyat dan Pemimpin adalah Anak dan Bapak. Satu kesatuan yang tak terpisahkan dan saling menguatkan”, tandas Hadi. (MIOIndonesia/[email protected]).
