Gunungsitoli,Newssuaraindependent.id
Ketua DPRD Kota Gunungsitoli Herman Jaya Harefa menyerukan kepada pemerintah, agar menunda konversi Minyak Tanah (Mitan) ke gas alam di Pulau Nias, hingga PLN dapat menerangi 100 persen rumah.
“Penundaannya jangan hanya sampai bulan Juni seperti surat saudara walikota kepada pemerintah pusat, itu namanya tergesa-gesa dan tidak ada kajian kepada kebutuhan rakyat,” tegasnya kepada wartawan (19/02).
Politisi Partai Demokrat ini juga mengingatkan, bahwa Kepulauan Nias ini belum merdeka dari listrik, pemerintah harus melihat dengan cermat bahwa penerangan belum seluruhnya masuk ke desa-desa.
“Mitan adalah sarana untuk penerangan dengan memakai lampu petromak dan lampu yang memakai minyak tanah lainnya, jika harga mitan tidak subsidi maka rakyat Nias semakin sulit kehidupannya,” tegasnya.
Kota Gunungsitoli belum seluruhnya menikmati layanan PLN, kami terus mengingatkan saudara Manager PLN Nias agar segera memasang listrik di sejumlah desa di kota Gunungsitoli namun hingga saat ini belum terlayani bahkan akhir -akhir ini lampu sering padam.
“Kami mengingatkan pemerintah pusat dan juga pemerintah daerah agar tidak memaksakan konversi mitan ke gas sampai PLN menerangi seluruh desa di kepulauan Nias,” bilangnya.
Dia juga menyatakan, soala mitan itu tidak habis piker, bagaimana kajian pemerintah pusat pada penerapan konversi ini di kepulauan Nias. “Saya ingatkan bahwa bapak presiden Jokowi adalah pemenang mutlak pulau Nias pada tahun 2014, jangan sampai masalah minyak tanah ini akan berdampak pada pemilu mendatang,” urainya.
Selain itu kaum kapitalis di Pulau Nias juga bermain dalam bara panas ini dengan mengharap untung besar, menurut pantauan di Nias ada 2-3 agen elpiji, dimana mereka mencoba meraup keuntungan yang besar saat ini, karena banyak pangkalan yang kecewa dengan agen tersebut dan disinyalir ada permainan kotor antara agen dan oknum pertamina.
Harga elpiji di Nias jika dengan harga jual 30.000 sd 40.000 tentunya bukan lagi harga subsidi. Tetapi pangkalan gas yang selama ini, juga sebagai penyalur minyak tanah tidak bisa berbuat banyak karena harga dari Agen berkisar Rp27ribu-Rp30 ribu per tabung untuk isi ulang.
Harga yang tinggi dari agen secara otomatis menaikan harga jual di tingkat pangkalan. Menurut pengamatan bahwa salah satu agen UDM melakukan kutipan yang menurut beberapa pangkalan tidak masuk akal, dimana untuk menjadi pangkalan kepada UD M, para calon anggota di kutip uang Rp5 juta, dengan alasan penyedian timbangan, plakat, dan APAR yang ditotal biaya tidak sampai Rp2 juta. Sedangkan agen lain tidak mengutip biaya tersebut,” ketusnya.
Dengan demikian UD.M menjadikan lahan untuk meraup untung dengan membuka penyalur sebanyak banyak nya, tanpa mempertimbangkan ketentuan dari pertamina bahwa syarat penggudangan pangkalan/penyalur harus permanen, berventilasi, dan gudang harus tinggi dari permukaan tanah dan minimal stok tabung 250 buah, asal ada uang daftar 5 jt semua bisa jadi pangkalan.
Selain itu tingginya harga tabung beserta isi yang berkisar Rp190 ribu yang wajib dibeli dari agen ini yang mengakibatkan modal kerja penyalur tinggi, Dimana menurut pantauan harga tabung beserta isi dari pertamina kisaran Rp 150 ribu, dengan harga ini bisa dihitung berapa milyar yang didapat kaum kapitalis tersebut dengan keuntungan selisih harga puluhan ribu tabung yang dijual.
Kami juga mengingatkan pemerintah kota Gunungsitoli dalam pemberian izin kepada agen maupun pangkalan, jangan main mata dengan menutupi segala kelemahan, baik kepemilikan gudang dan persyaratan lainnya, gudang harus jauh dari lingkungan padat penduduk, ketersediaan sarana lainnya termasuk luas gudang agen dan pangkalan serta pemberian IMB untuk pembangunan gudang agar memperhatikan tata ruang wilayah.
Kami mengamati, ada sejumlah UD yang sedang melobi izin kepada Pemkot Gunungsitoli, peran penegak hukum sangat penting dalam mengawal persoalan ini dengan mengumpulkan data dan persyaratan keagenan dan pangkalan. (FZ/AA)
