Penasehat dan Pembina PBH Lidik Krimsus RI akan usut aksi oknum yang mengatasnamakan DPN Lidik Krimsus RI di Grobogan
Semarang Suaraindependent news id-. – 15/08/2021
Dalam hal ini aksi kepedulian dan komitmen terkait adanya kasus yang mencuat dengan adanya suara dan informasi berkembang dengan membawa nama lembaga Lidik Krimsus RI yang dirasa sangat mengganggu stabilitas dan kondusifitas khususnya di wilayah Kabupaten Grobogan
DR. Mariman, S.H, M.Si adalah sebagai Penasehat PBH Lidik Krimsus RI DPD Jateng sangat geram dan marah, salah satu tokoh asli kelahiran Kabupaten Grobogan tersebut yang juga merupakan salah satu jajaran dari unsur lembaga Lidik Krimsus RI.
“Saya beserta jajaran dari PBH Lidik Krimsus akan menemui Bupati Grobogan, Kapolres dan jajaran OPD Kabupaten Grobogan akan terus koordinasi demi adanya kesinambungan dan saling sinergi dalam menjaga kondusifnya Kabupaten Grobogan”, jelas Mariman.
Dalam kesempatan ini pula pihak PBH Lidik Krimsus RI akan selalu berkomunikasi dan koordinasi dengan jajaran DPK dan DPD Jawa Tengah setelah mendapatkan perintah menuntaskan perkara adanya intervensi dari oknum lembaga yang mengaku sebagai Ketua Harian DPN Lidik Krimsus RI tersebut berimbas membuat keresahan semua pihak di wilayah Kabupaten Grobogan khususnya.
Upaya secara sistematis dan langkah konseptual juga telah disampaikan oleh AKBP Basuki S.Pd, S.H, M.A.P, Kasubbid Provost Polda Jateng yang juga merupakan Pembina PBH Lidik Krimsus RI DPD jateng saat rapat bersama dengan Ketua DPD PBH Lidik Krimsus RI Hernanda SHW, SH, M.A.P di Ruang Sub Direktorat Provost Polda Jateng.(12/08/21).
Selain itu pula AKBP Basuki S.Pd, S.H, M.A.P, juga menyampaikan akan selalu membantu dan mengawal pemerintah dalam upaya menjaga stabilitas dan keamanan wilayah dari berbagai ancaman dan intervensi oknum-oknum LSM atau pihak lain yang membuat resah bagi masyarakat.
Permasalahan yang ada terkait adanya penyelenggaran pilperades di wilayah Kabupaten Grobogan dirasa sangat ramai dan terkesan banyak bersifat tendensional sehingga kesempatan inilah yang dijadikan acuan bagi oknum yang berusaha memanfaatkan keadaan untuk keuntungan pribadi dengan jalan mengancam dan menakuti seolah ada banyak pelanggaran dalam hal itu dan lainnya terkait dengan proyek yang bersumber dari anggaran APBD, DD dan ADD. (Red).
Editing:ita
