1 Januari 2022
Kab Solok, Suaraindependent.id— Program Pemprov Sumbar dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat berupa program bantuan sapi dari Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Sumatera Barat terancam gagal, pasalnya sapi bantuan yang diberikan jauh dari kata layak, kelompok tani penerima bantuan, tolak hewan sapi tersebut.
Program APBD 2021 melalui aspirasi DPRD Propinsi Sumbar, seharusnya dapat membantu masyarakat guna peningkatan dan kesejahteraan kelompok ternak, tapi yang terjadi malah sebaliknya,
terang Rip Efendi Ketua Kelompok Tani Cinangkiak Jaya, Jr. Tampunik Nagari Singkarak Kec. X Koto Singkarak. Rip menyebutkan, sapi yang diserahkan berjumlah 12 ekor tersebut jauh dari kata bantuan program peningkatan kesejahteraan. Kondisinya memprihatinkan, kurus dan lemah seperti tak terurus.
Seperti ada unsur kesengajaan tuturnya. Mengingat Sapi yang diserahkan pada jam 01.00 dini hari, 1 Januari 2022 tersebut, ada indikasi ingin mengelabui kelompok penerima. Namun Ketua Kelompok Tani tersebut cukup jeli dan tidak menerima bantuan begitu saja, setelah di croscek, kondisi hewan sapi sangat menyedihkan. Dirinya mengaku heran, kondisi sapi seperti ini kenapa bisa lolos dalam proses pengawasan pihak terkait, terangnya.
Kami, kelompok tani merasa ketakutan menerima bantuan tersebut, karena jika terjadi kematian, merekalah yang akan dimintai pertanggung jawabannya.
“Jika ingin membantu masyarakat, pihak Dinas Provinsi dan penyedia bantuan tidak berlaku seperti ini, Ini namanya menjadikan masyarakat sebagai sapi perahan untuk kepentingan pribadi”. Kami atas nama kelompok menolak menerima bantuan ini, tegasnya.
Imran Shyahrial Plt, Dinas Pertanian Kabupaten Solok menyayangkan kondisi sapi bantuan yang diberikan kepada kelompok tersebut, “jika hal ini tidak berjalan dengan baik, tentunya kelompok penerima yang menjadi korban”.
Acap kali persoalan bantuan ternak bagi kelompok tani bermasalah, yang menanggung akibatnya adalah kelompok penerima, Dinas terkait di tingkat bawah juga dijadikan sebagai kambing hitam dalam sisi pengawasan, dan yang selalu diuntungkan adalah pihak penyedia barang. Dalam pengadaan kali ini terlihat kontras sekali adanya permainan mutu barang, yang mana sapi-sapi yang didatangkan ini berada dalam kondisi lemah dan kurus yang rentan dengan kematian,” ujarnya.
“Meski telah melalui tahapan dan spesifikasi yang ditetapkan, namun kondisi yang diserahkan kepada masyarakat tersebut hanya akan menambah beban bagi penerima”, ungkap Imran.
Senada dengan itu Bupati Solok, Epyardi Asda kaget mendapati laporan dari masyarakat terkait bantuan sapi tersebut, Epyardi merasa geram dengan tindakan penyedia barang yang dianggap menzalimi banyak pihak,
“hari gini masih ada oknum yang berani bermain dalam program bantuan bagi masyarakat?, ini bukannya memberikan manfaat lagi, tapi menambah penderitaan”, tegas Bupati.
Bupati mengatakan, dirinya telah memerintahkan Dinas terkait untuk melakukan pengecekan ke lokasi.
” Jika tak layak dan di luar spesifikasi, kita akan surati penegak hukum dan DPRD provinsi terkait yang melahirkan program ini untuk melakukan investigasi ke lapangan, saya tidak mau masyarakat/ kelompok penerima bantuan dijadikan korban demi kepentingan dan keuntungan pribadi, kita akan tindak lanjuti masalah ini bersama aparat hukum,” tegas Epyardi Asda.
Mungkin hal ini telah sering terjadi di banyak tempat, banyak kelompok penerima yang dirugikan, namun mereka hanya pasrah. Tetapi untuk Kab Solok jangan coba coba, saya sebagai kepala daerah akan menolak masyarakat saya dijadikan sapi perahan oleh oknum-oknum seperti itu , tegas Bupati.
” Sangat disayangkan, jika program Gubernur diselewengkan oleh oknum yang bermain mencari keuntungan. Dalam hal ini, saya mendesak Gubernur Sumbar untuk menindak lanjuti permasalahan ini, jika tak benar, ini harus dilaporkan ke aparat hukum”, terang Bupati Solok. (Billy@nsi-id)
