JAKARTA, suaraindependentnews.id – Polri menyatakan telah berkoordinasi dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) untuk melacak aliran dana Khilafatul Muslimin dari luar negeri.
“Itu masih didalami, karena Polri tidak bisa bekerja sendiri ketika menyangkut masalah aliran dana. Kita harus bekerja sama dengan PPATK”, kata Kadiv Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo kepada wartawan, Jum’at (10/6/2022).
Dedi mengatakan pelacakan aliran dana tersebut tak bisa dilakukan oleh Korps Bhayangkara sendiri. Ada beberapa institusi lain yang memiliki kewenangan tersebut.
Menurut Dedi, Polri memiliki database yang kuat untuk dapat menelusuri keuangan kelompok tersebut.
“Tim dari Densus pun karena memiliki data base yang sangat kuat juga pasti akan mendalaminya”, tambahnya.
Diketahui polisi tengah melakukan upaya penegakan hukum terhadap ormas Khilafatul Muslimin. Bahkan, pimpinan tertinggi Khilafatul Muslimin Abdul Qadir Hasan Baraja telah ditangkap polisi dan ditahan.
Kelompok ini disebut polisi sebagai organisasi besar karena memiliki kantor di 23 wilayah yang tersebar di Pulau Jawa, Sumatera, hingga wilayah timur Indonesia.
Polisi menyatakan kegiatan Khilafatul Muslimin murni melawan hukum karena bertentangan dengan Pancasila. Itu disampaikan polisi usai menangkap pimpinan tertinggi Khilafatul Muslimin Abdul Qadir Hasan Baraja di Bandar Lampung.
Berdasarkan arsip Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU) Kemenkumham, Yayasan Pendidikan Khilafatul Muslimin mendapat Surat Keputusan (SK) dengan nomor AHU-3101.AH.01.04 tanggal 31 Mei 2011. Notaris atas nama Rosita Siagian, SH.
Yayasan Pendidikan Khilafatul Muslimin berkedudukan di Jalan Kompleks Patal Nomor 44, RT 008/03, Kelurahan Pekayon Jaya, Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi, Jawa Barat. (Humas, Editor by [email protected]).
