Senin, 24 Januari 2022
Kab Solok, Suaraindependent.id— Bupati Solok Epyardi Asda disambangi oleh Komisi IV DPRD Propinsi Sumbar. Sebanyak 5 orang anggota DPRD Prov Sumbar tersebut datang dalam rangka menampung aspirasi Bupati Solok terkait permasalahan pembangunan kawasan wisata Danau Singkarak.
Tanpa alasan, Bupati Solok mengundang Komisi IV DRPD Prov Sumbar tersebut terkait adanya isu dugaan reklamasi illegal yang dilakukan Bupati solok di tepian Danau Singkarak Kecamatan X Koto Singkarak Kab Solok, Senin (24/01).
Hadir saat itu, Bupati Solok H. Epyardi Asda, Sekda Medison, Kadis Kominfo Deni Prihatni, Kadis PUPR Vivi Fortuns, Wakil Ketua DPRD Kab Solok Ivoni Munir dan anggota DPRD Kab Solok Septrismen dan Wakil Ketua DPRD Provi Sumbar H. Indra Dt. Rajo Lelo bersama 4 orang anggota Komisi 4 DPRD Prov Sumbar
Dalam jamuan tersebut, Bupati Solok Epyardi Asda membentangkan fakta yang sebenarnya, bahwa tidak adanya kerusakan ekosistem lingkungan danau dalam pembangunan objek wisata seperti yang di isukan.
Bahkan, investor yang membangun objek wisata tersebut justru melakukan konservasi terhadap ikan bilih dan ikan endemik yang sudah mulai langka. Sekarang bisa dilihat, ikan bilih dan lainnya sudah bisa kita temukan lagi di sini,”ucap Epyardi.
Dijelaskan, investor yang akan mengembangkan wisata di dermaga Singkarak sudah membut konsep wisata air yakni snorkeling. “Konsep wisata snorkeling adalah wisata dimana wisatawan dapat berenang dengan air yang jernih lalu melihat langsung kehidupan bawah air seperti ikan bilih, rumput air, dan keindahan lainnya,” ucap Epyardi.
Pemkab Solok berharap dukungan dari anggota DPRD Propinsi dimana ada kawasan kawasan tertentu yang kewenangan pengesahannya terletak di Pusat dan Propinsi.
Saat ini Kab Solok termasuk Nomor tiga termiskin di Sumatra Barat, disini kami punya tugas untuk dan mengambil terobosan melalui visi misi kami “membangkik batang tarandam”.
Sebagai Bupati, saya melihat potensi yang bisa dikembangkan saat ini adalah wisata. Geo Park Danau Singkarak dan Danau Kembar adalah destinasi wisata Kab Solok yang ditetapkan oleh Propinsi sebagai kawasan unggulan wisata. Kemudian dikuatkan oleh Perda kab Solok dan SK Bupati bahwa Danau Singkarak dan Danau Kembar di tetapkan sebagai Daerah Wisata Unggulan (DWTU), terang Epyardi.
Terobosan lain yang kami lakukan adalah dengan mengundang investor untuk berinvestasi. Di Danau Kembar kami siapkan lahan HGU seluas 42 Ha, namun ada masyarakat mengklaim lahan itu milik kaumnya. Kami juga bekerjasama dengan Kementrian Tenagakerja untuk mendirikan pusat Balai Latihan Kerja (BLK) se Indonesia khusus barista, kami siapkan lahan HGU seluas 4 Ha di Alahan Panjang, namun lagi lagi mendapat halangan dari masyarakat.
Target kami, bagaimana Solok ini dibangun, bagaimana Solok ini bangkit, kita tidak ingin menjadi nomor 3 termiskin lagi, kita akan ujudkan menjadi 5 besar, jika perlu yang termakmur di Sumbar, harap Bupati. (billy@nsi-id)
