Sengkarut Tanah Ex HGU PT DDM Alahan Panjang, Sekda Kabupaten Solok Angkat Bicara
Kab Solok, Suaraindependent.id — Kemelut Keberadaan Tanah ex HGU PT. Danau Diatas Makmur (DDM) di Area Convention Hall Alahan Panjang berbuntut panjang, Pemerintah Kabupaten Solok sudah mencoba menyelesaikan secara mediasi, namun selalu menemukan jalan buntu.
Dipihak masyarakat Alahan Panjang sendiri yang merasa memiliki hak atas tanah tersebut, pun tidak tinggal diam. Mereka terus berupaya dan berusaha untuk mencari dan menyelesaikan kemelut tersebut dengan pihak Pemerintah Daerah Kabupaten Solok.
Diketahui, di pihak Pemerintah Kabupaten Solok juga telah melakukan beberapa upaya dalam perolehan hak atas tanah ex HGU PT. Danau Diatas Makmur sebagai tindaklanjut dari pembayaran ganti rugi sebesar Rp. 105.000.000,- kepada PT. Danau Diatas Makmur pada tanggal 7 September 1996 melalui Surat Pernyataan Pelepasan Hak oleh PT. Danau Diatas Makmur (7 Februari 1996).
Pihak Pemerintah Kabupaten Solok telah mengganti rugi tanah seluas 39,75 ex. Hak Guna Usaha (HGU) PT. Danau Diatas Makmur, melalui APBD dimana HGU tersebut berakhir pada tahun 2013 yang lalu.
Terkait sengketa yang tak kunjung selesai tersebut, kepada media ini Sekretaris Daerah Medison S. Sos, M.Si, beberkan kronologi nya, (3 Februari 2026).
Disebutkan Medison, pada tahun 2015 Pemerintah Kabupaten Solok telah merencanakan untuk mengurus kepemilikan tanah tersebut menjadi Hak Pengelolaan Lahan (HPL), sebelum nantinya melalui beberapa tahapan, sehingga nantinya bisa diajukan untuk menjadi hak milik oleh Pemerintah Daerah (aset Pemda) sesuai dengan prosedur dan aturan yang berlaku.
Prosedur pengurusan tanah ex HGU PT. Danau Diatas Makmur ini telah dimulai semenjak tahun 2015- 2020. Dan proses pengurusan ini perjalanannya sudah cukup panjang.
“Untuk prosedur pengurusan HPL, kita sudah melakukan inventarisir dan melengkapi persyaratan dan dokumen yang dibutuhkan, diantaranya mengisi surat/formulir permohonan, melengkapi dokumen, bukti penguasaan tanah, dokumen tanah, foto lokasi, maupun kelengkapan dokumen administrasi lainnya yang dibutuhkan,” ujar Sekda.
Prosedur ini juga sesuai dengan arahan KPK, dimana seluruh aset Pemda wajib diinventarisasi guna mendapatkan kepastian hukum dan penyalahgunaan atau penguasaan oleh pihak yang tidak berhak, terutama sebagai langkah penertiban dan penyelamatan Barang Milik Daerah (BMD). Dan yang tak kalah penting adalah guna mencegah kerugian negara dan sengketa.
KPK juga mendorong percepatan sertifikasi dan kepastian hukum terhadap aset agar tanah tersebut tidak diklaim oleh pihak lain. Di samping itu dengan luasan yang cukup besar dan posisi yang sangat strategis, tanah yang berada di Area Alahan Panjang Resort tersebut, juga bisa terdata dan dikelola untuk meningkatkan Pendapat Asli Daerah (PAD).
Namun dalam perjalanannya prosedur pengurusan pensertifikatan tanah yang telah diajukan oleh Pemkab ke Badan Pertanahan Nasional menemui kendala, karena adanya gugatan dari pihak yang merasa memiliki hak atas tanah tersebut.
Hal ini mengakibatkan proses pengukuran tanah tersebut tidak dilanjutkan. Menindaklanjuti hal tersebut, sesuai arahan KPK Pihak Pemerintah Daerah melakukan mediasi BPN dengan pihak masyarakat yang menggugat Pemda terkait kepemilikan tanah tersebut. Namun setelah melakukan beberapa kali mediasi, tidak ditemukan titik temu terkait persoalan tanah di wilayah tersebut.
Lebih lanjut Sekda menjelaskan, pada tanggal 10 Januari 2025 melalui audiensi di KPK RI Jakarta, KPK mengarahkan pihak Pemerintah Kabupaten Solok, untuk meminta pendapat hukum (legal opinion) dan pendampingan hukum ke Kejaksaan Negeri Solok selaku Jaksa Pengacara Negara dan selanjutnya hasilnya akan dijadikan dasar/pedoman untuk penetapan Hak ke pengadilan supaya memiliki kepastian hukum.
Hasil arahan dari KPK tersebut untuk selanjutnya telah dilaporkan kepada Bupati Solok. Namun Bupati masih ingin melakukan pertemuan kembali dengan pihak masyarakat yang merasa berhak atas tanah di wilayah tersebut, untuk kembali dilakukan negosiasi melalui prosedur mediasi. Namun pertemuan ini kembali menemui jalan buntu, dan tidak diperoleh kesepakatan bersama, terang Sekda.
Pada Bulan November 2025 pihak Pemda telah menyurati kejaksaan meminta pendampingan hukum, mengkaji dari aspek legal yang dimiliki terkait seluruh dokumen yang dimiliki, dan pihak Pemda juga sudah melakukan pemaparan langsung di depan kejaksaan, terkait prosedur pensertifikatan tanah ex HGU tersebut, untuk tercatat sebagai aset Pemerintah daerah.
“Saat ini seluruh data dan dokumen yang dimiliki oleh Pemkab Solok, sudah diserahkan ke Kejaksaan Negeri Solok dan telah dilakukan ekspose, kami masih menunggu arahan dari Kejaksaan Negeri untuk selanjutnya berkasnya akan dsampaikan ke Pengadilan untuk penetapan atau memberikan kepastian hak,” ungkap Medison.
Ia juga menambahkan, apabila dari dokumen terkait tanah yang sudah diganti rugi oleh Pemda tersebut ternyata ada masyarakat yang merasa ada haknya, maka dipersilahkan menyiapkan bukti dokumen maupun saksi, biar nanti pengadilan yang memutuskan.
Jika nanti putusan pengadilan ada hak hak masyarakat di dalam lokasi tersebut tentu akan kita patuhi, tindaklanjuti sesuai aturan. Namun sepanjang tanah tersebut diputuskan pengadilan merupakan hak daerah, maka Pemda akan mengamankan tanah tersebut sebagai asset Pemkab Solok.
“Namun begitu, pihak Pemda juga akan tetap membuka diri untuk melakukan mediasi dan musyawarah, tapi tentu dalam koridor aturan yang berlaku,” lanjut Sekda.
Apapun hasil putusan pengadilan nantinya, diharapkan menjadi solusi bagi persoalan ini. Pemerintah Daerah menempuh jalur hukum (pengadilan) guna mendapat solusi terbaik, dan pemerintah juga sangat menghargai hak-hak masyarakat/hak kaum.
Maka biarkanlah nanti Pengadilan yang memutuskan. Pihak Pemerintah Kabupaten Solok berharap, seluruh pihak untuk tetap menjaga kondusifitas sampai proses pengadilan selesai, tutup Sekda Medison. (Billy)
