Solok, suaraindependent.id — Satu persatu suara wakil rakyat mulai bergema dari rumah bagonjong Sekretariat DPRD Kabupaten Solok. Gerah akan kinerja PDAM, anggota dewan itu mulai buka suara agar kinerja PDAM segera di evaluasi.
“Air adalah kebutuhan semua makhluk hidup, tidak hanya manusia. Tidak punya rumah, masih bisa hidup, tapi tidak punya air tak bisa hidup”
Hal itu diungkapkan oleh Ismael Koto, SH, Ketua Fraksi Demokrat DPRD Kabupaten Solok. Ia meminta kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) untuk segera mengevaluasi prinsip kerja PDAM Kabupaten Solok.
Pamong senior yang juga pebisnis sukses tersebut meminta PDAM agar menerapkan social oriented (berorientasi sosial), bukan business oriented (berorientasi bisnis).
Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Solok tersebut juga mengatakan, dalam manajemen pengelolaan PDAM, tidak ada salahnya pemerintah melakukan hal serupa, seperti perlakuan pada pembiayaan BPJS Kesehatan.
“Intinya pemerintah daerah wajib memperhatikan kebutuhan masyarakat akan air bersih, sama halnya dengan kebutuhan terhadap pelayanan kesehatan,” Tegas Ismail Koto.
Selama ini, Pemkab Solok membiayai BPJS Kesehatan untuk warga. Tentu prinsip kerja yang sama juga bisa dilakukan terhadap manajemen pengelolaan PDAM Kabupaten Solok.
Sudah saatnya PDAM berorientasi sosial, jangan lagi berorientasi bisnis semata, karna kebutuhan masyarakat terhadap air bersih dengan kebutuhan pelayanan akan kesehatan itu tidak jauh berbeda, ungkap Ketua Fraksi Demokrat.
Jika hal ini terwujud, Ismael Koto menyatakan hal ini merupakan sejarah bagi pemerintahan Kabupaten Solok di Propinsi Sumbar, bahkan mungkin di Indonesia.
Menurutnya, terobosan ini bukan hal yang mustahil dilakukan. Bahkan, selama ini sejumlah PDAM di berbagai daerah telah menerapkan perlakuan tarif sosial ke sejumlah fasilitas sosial dan keagamaan.
“Seperti halnya BPJS Kesehatan, dimana pemerintah memberikan alokasi khusus ke masyarakat kurang mampu, prinsip ini bisa juga diaplikasikan dalam manajemen PDAM”
Bahkan, ungkap Ismail Koto. Pemerintah Daerah Kabupaten Solok bisa memberikan perlakuan yang sama ke seluruh masyarakat, mungkin itu bisa dikatakan wajib dan dianggap penting, tuturnya. (Billy@nsi-id)
