Kabupaten Solok Dan Kabupaten Sijunjung Tidak Termasuk Daerah Penerima Penghargaan UHC Award
Kamis, 8 Agustus 2024
Jakarta Timur, Suaraindependent.id — Wakil Presiden Republik Indonesia, Ma’ruf Amin, memberikan penghargaan kepada kepala daerah dari 33 Provinsi dan 460 Kabupaten/ Kota di Indonesia yang telah berhasil meraih predikat Universal Health Coverage (UHC), Kamis (8/4).
Penghargaan ini diberikan dalam acara UHC Awards, sebagai bentuk apresiasi atas komitmen pemerintah daerah dalam mendaftarkan penduduknya pada Program JKN.
Dari 493 kepala daerah tersebut, terdapat 4 kepala daerah dari 6 daerah yang berada dibawah lingkup kerja BPJS Kesehatan Cabang Solok yang ikut menerima penghargaan UHC Awards. 4 Kepala Daerah tersebut adalah ;
- Kota Solok
- Kota Sawahlunto
- Pemkab Solok Selatan
- Pemkab Dharmasraya
Sementara, 2 daerah lainnya, yakni Kabupaten Solok dan Kabupaten Sijunjung tidak termasuk penerima penghargaan UHC Awards.
Pada kesempatan itu, Ma’ruf Amin mengapresiasi pemerintah daerah yang telah menunjukkan komitmen tinggi dalam mendukung Program JKN. Pencapaian UHC di berbagai daerah ini menunjukkan komitmen negara dalam memberikan jaminan kesehatan bagi masyarakat Indonesia.
Selain itu, Indonesia juga mendapat pengakuan internasional dari International Social Security Association (ISSA). Penghargaan tersebut diserahkan oleh Presiden ISSA, Mohammed Azman, sebagai bentuk apresiasi atas keberhasilan Indonesia dalam mencapai UHC. Penghargaan ini semakin mengukuhkan posisi Indonesia di kancah global sebagai negara yang serius dalam perlindungan jaminan kesehatan.
Apresiasi juga diungkapkan oleh Ghufron Mukti, Dirut BPJS Kesehatan. Ia menyebutkan bahwa capaian UHC di berbagai daerah merupakan bentuk implementasi pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2022 tentang Optimalisasi Program JKN
“Jumlah kepesertaan JKN per 1 Agustus 2024 telah mencapai 276.520.647 jiwa, atau 98,15 persen dari total penduduk di Indonesia. Pencapaian ini bukan hanya tentang jumlah kepesertaan, tetapi juga memastikan seluruh penduduk memiliki akses terhadap layanan kesehatan”
Ghufron menjelaskan, untuk memastikan akses layanan kesehatan tersebut, per 1 Agustus 2024 BPJS Kesehatan telah bekerja sama dengan 23.205 Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) dan 3.129 Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan (FKRTL). Selain itu, BPJS Kesehatan juga memberikan pelayanan bagi masyarakat di Daerah Belum Tersedia Fasilitas Kesehatan Memenuhi Syarat (DBTFMS), di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), salah satunya melalui kerja sama dengan rumah sakit terapung.
“Sejak awal pelaksanaan Program JKN, BPJS Kesehatan terus mengalami peningkatan baik dari sisi penerimaan iuran maupun pemanfaatan layanan. Pada 2014, BPJS Kesehatan menerima iuran sebesar Rp40,7 triliun, sementara pada tahun 2023 jumlahnya meningkat menjadi Rp151,7 triliun dengan kolektibilitas iuran mencapai 98,62%”
Ghufron juga mengungkapkan bahwa pada tahun 2023, BPJS Kesehatan telah menggelontorkan Rp. 34,7 triliun untuk membayar pelayanan kesehatan 29,7 juta kasus penyakit berbiaya katastropik
“Penting untuk deteksi dini dalam rangka mengendalikan angka penderita penyakit berbiaya katastropik. Lebih cepat diketahui, lebih cepat penanganannya”
Ghufron juga menjelaskan berbagai inovasi yang dikembangkan oleh BPJS Kesehatan, seperti Aplikasi Mobile JKN, yang memudahkan peserta dalam mengakses layanan administrasi dan fasilitas kesehatan.
“Aplikasi Mobile JKN menyediakan berbagai fitur dalam mempermudah layanan administrasi JKN, seperti pendaftaran bagi peserta mandiri, perubahan FKTP, skrining riwayat kesehatan, konsultasi dengan dokter di FKTP, hingga pencarian fasilitas kesehatan terdekat. Fitur Antrean Online juga memungkinkan peserta untuk mengambil nomor antrean secara praktis, memudahkan akses layanan JKN tanpa harus menunggu lama”
Selain itu, Ghufron menuturkan fitur i-Care JKN, yang memungkinkan peserta JKN dan dokter di fasilitas kesehatan mengetahui riwayat kunjungan, obat yang diberikan, hingga tindakan yang pernah dijalani. Dengan demikian, dokter dapat memberikan tindakan yang cepat dan tepat bagi peserta JKN.
Pada 2014, tercatat 92,3 juta pemanfaatan per tahun, sementara pada tahun 2023 angkanya meningkat menjadi 606,7 juta pemanfaatan, atau sekitar 1,7 juta pemanfaatan layanan setiap harinya. Hal ini menunjukkan bahwa semakin banyak masyarakat yang percaya dengan Program JKN, tandas Ghufron.
Ghufron juga menegaskan bahwa BPJS Kesehatan kembali mencatatkan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atau Wajar Tanpa Modifikasian (WTM) untuk laporan keuangan selama 10 kali berturut-turut.
“Pencapaian ini menunjukkan konsistensi BPJS Kesehatan dalam menerapkan tata kelola yang baik, serta menjalankan Program JKN dengan prinsip kehati-hatian dan akuntabilitas”
Menurutnya, mengelola jaminan kesehatan bagi ratusan juta jiwa penduduk Indonesia bukanlah tugas yang mudah, mengingat ekosistem JKN yang kompleks dan ekspektasi masyarakat yang terus meningkat. Dengan Program JKN, diharapkan kualitas hidup masyarakat Indonesia semakin baik.
“Maka dari itu saya mengajak seluruh kepala daerah untuk mendaftarkan seluruh warganya sebagai peserta JKN bagi yang belum memperoleh predikat UHC. Bagi yang telah meraih predikat UHC, diharapkan untuk mempertahankan dan memastikan bahwa seluruh penduduk telah didaftarkan sebagai peserta JKN,” kata Ghufron.
Sementara itu, Kabupaten Solok menjadi Kabupaten/ Kota terendah di wilayah kerja BPJS Kesehatan Cabang Solok, sekaligus terendah di Sumatera Barat, dengan cakupan baru 78,4 persen. Dari jumlah penduduk sebanyak 405.712 jiwa, baru sebanyak 317.962 warga yang memiliki jaminan kesehatan. Sementara, 87.750 Warga Kabupaten Solok tidak miliki Jaminan Kesehatan.
Tidak jauh berbeda dengan Kabupaten Solok, Kabupaten Sijunjung juga bernasib sama, yakni belum mencapai Universal Health Coverage (UHC) atau cakupan kesehatan semesta, sehingga juga belum termasuk salah satu penerima penghargaan UHC Awards 2024
Diketahui, Kabupaten Solok hanya mengalokasikan 9 persen anggaran (APBD, APBD Provinsi, dan APBN) untuk jaminan kesehatan warganya. Sementara Kota Solok mengalokasikan sekira 30 persen anggaran, Kota Sawahlunto sekira 26 persen, Kabupaten Solok Selatan sebesar 46 persen, dan Kabupaten Dharmasraya sebesar 46 persen.
BPJS Kesehatan Cabang Solok Ucapkan Selamat Kepada 4 Kabupaten/ Kota Penerima Penghargaan UHC Awards
Kepala BPJS Kesehatan Cabang Solok Neri Eka Putri mengatakan, UHC Awards tahun 2024 merupakan penghargaan bagi pemerintah daerah yang telah mencapai cakupan kepesertaan minimal 95 persen peserta Program JKN dari total penduduk dan telah mengintegrasikan program Jamkesda ke Program JKN.
“Selamat kepada Pemerintah Kota Solok, Pemerintah Kota Sawahlunto, Pemerintah Kabupaten Solok Selatan dan Pemerintah Kabupaten Dharmasraya atas pencapaian UHC Awards 2024 yang menjadi salah satu penerima penghargaan dari 33 Provinsi dan 460 Kabupaten/Kota se Indonesia”
Neri mengucapkan, terima kasih kepada 4 kepala daerah penerima UHC Award atas dedikasinya dalam meningkatkan capaian kepesertaan Program JKN 2024, sehingga 4 daerah yang berada di wilayah kerja BPJS Kesehatan Cabang Solok menjadi daerah yang mendapatkan penghargaan UHC Awards 2024, terangnya. (Billy@nsi-id)
Sumber ; BPJS Kesehatan Cabang Solok
