Senin, (24/20/22)
Kan Solok, Suaraindependent.id — Ikuti Rakor Bersama Kemendagri RI, Pemkab Solok yang diwakili oleh Eva Nasri, Staf Ahli Bidang Ekonomi Keuangan dan Pembangunan mengatakan bahwa Inflasi Daerah Merata Diseluruh Dunia
Hal itu diungkapkan Eva Nasri dengan mengutip dari arahan Mendagri Tito Karnavian. “Kenaikan inflasi adalah sesuatu yang tidak bisa dihindari di dunia termasuk indonesia. Situasi global akibat pandemik Covid – 19 ditambah lagi dengan perang Rusia – Ukraina mendorong terjadinya inflasi yang berdampak terhadap perekonomian dunia.”
Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah secara virtual tersebut dilaksanakan di Ruang Kerja Asisten III Senin, (24/20).Ikut hadir, Kepala Dinas Kominfo Teta Midra, S. STP, M. Si, Kepalda Dinas Koperindag Ahli Gusta Tusri, S. STP, M. Si, Kabag Perekonomian, Yosi Agusta, SP, M. Si.
Sebagaimana diketahui, Rakor yang digelar Kemendagri RI sebagai upaya menindaklanjuti arahan Presiden RI Joko Widodo agar dapat melaksanakan monitoring dan mengevaluasi tentang Pengendalian Inflasi Daerah.
Tito mengatakan, Inflasi yang terjadi di dunia cukup tinggi, bahkan ada negara – negara di dunia yang sudah mengalami hyperinflasi. ” Negara sebesar Amerika Serikat saja inflasinya sudah mencapai 9% lebih, Turki sudah mencapai diatas 80%. Saya juga ingin memyampaikan mendekati 100% yaitu Srilangka, Afganistan, Pakistan sehingga telah menimbulkan banyak persoalan”
Sementara, di Indonesia termasuk berhasil dalam pengendalian inflasi, yaitu per Juli 2022 berada pada angka 4, 94%.
Pemerintah Pusat saat ini, kata Tito tengah bekerja keras untuk mengendalikan inflasi dengan cara mempertahankan subsidi energi semaksimal mungkin, menahan laju suku bunga, mencari sumber energi yang harganya lebih murah, mengutamakan pangan yang bisa di produksi dalam negeri serta mendorong inovasi untuk mendapatkan sumber energi lain.
Terkait dalam pengendalian inflasi. Pemerintah Prov/ Kab/ Kota pertama harus membentuk Satgas Ketahanan Pangan di Daerah yang bertugas untuk memastikan dan memonitoring ketersediaan, kelancaran distribusi serta fluktuasi harga 11 bahan pangan di daerah.
Kedua, Satgas yang diketahui oleh Sekda yang beranggotakan unsur Bappeda, Dinas Pangan, Dinas Perdagangan, Dinas Perhubungan, Dinas Pertanian, dan TNI / Polri serta Bulog Daerah.
Ketiga, Satgas harus melaporkan hasil pelaksanaan tugas secara harian kepada Gubernur. Hasil laporan rekapitulasi Kabupaten / Kota oleh Gubernur disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri.
“Para kepala daerah tingkat Provinsi, mari berkompetisi untuk menunjukan kinerjanya dalam pengendalian inflasi di daerah. Kepada Gubernur, BI dan BPS turut mengumumkan inflasi tingkat Kab/ Kota masing masing di Provinsi, sehingga kita tahu yang mana yang baik kinerjanya untuk mengendalikan inflasi,” harap Tito. (Billy@nsi-id)
