Penulis; Fathia Rizki Ramadhani 2410833031
(Artikel opini ini ditulis untuk memenuhi nilai uts mata kuliah Partai Politik dan Pemilu Indonesia dengan dosen pengampu Ibuk Indah Adi Putri. Dr. S.IP, M.IP)
Dalam sistem demokrasi, partai politik seharusnya menjadi tempat lahirnya pemimpin berkualitas yang berjuang untuk kepentingan rakyat. Namun, kenyataan di Indonesia menunjukkan arah yang berbeda.
Banyak partai justru lebih sibuk menjaga kekuasaan di lingkaran yang sempit bahkan di antara keluarga sendiri. Fenomena “dinasti politik” kini menjadi wajah nyata politik Indonesia, dan menunjukkan bahwa proses kaderisasi dalam partai masih jauh dari ideal.
Dinasti politik muncul ketika jabatan publik diwariskan dari satu anggota keluarga ke anggota lain, baik melalui pemilu maupun lewat dukungan partai. Pola ini melemahkan prinsip meritokrasi karena yang diutamakan bukan lagi kemampuan, tetapi hubungan darah. Akibatnya, kader potensial di dalam partai kehilangan kesempatan untuk berkembang dan bersaing secara sehat.
Contoh yang sering menjadi sorotan publik adalah kemunculan Gibran Rakabuming Raka dan Bobby Nasution di panggung politik nasional, yang memperlihatkan bagaimana kedekatan keluarga bisa berperan besar dalam menentukan arah politik dan dukungan partai.
Kondisi ini membuat masyarakat mulai mempertanyakan komitmen partai terhadap demokrasi internal. Jika partai saja tidak bisa menjamin proses yang terbuka dan adil di dalam tubuhnya sendiri, bagaimana mungkin ia bisa memperjuangkan keadilan di tingkat negara?
Beberapa penelitian juga menunjukkan bahwa dinasti politik berpotensi menurunkan kualitas tata kelola pemerintahan. Kekuasaan yang berputar di lingkaran keluarga sering kali berujung pada penyalahgunaan wewenang, rendahnya akuntabilitas, dan kebijakan yang lebih menguntungkan kelompok tertentu.
Untuk memperbaiki keadaan ini, partai politik harus berani berbenah. Mekanisme seleksi calon harus dibuat lebih transparan dan berbasis kompetensi, bukan koneksi. Kader muda perlu diberi ruang untuk berkembang melalui pendidikan politik dan pelatihan kepemimpinan. Selain itu, partai juga perlu menerapkan kode etik anti-nepotisme agar tidak terjebak dalam praktik warisan kekuasaan.
Demokrasi yang sehat hanya bisa tumbuh jika partai berfokus pada “membangun kader, bukan keluarga.” Sudah saatnya partai kembali pada jati dirinya sebagai wadah perjuangan rakyat, bukan sekadar kendaraan politik segelintir nama besar.
Jika partai mampu mencetak pemimpin yang lahir dari proses kaderisasi yang jujur dan terbuka, maka masa depan politik Indonesia akan lebih demokratis, berintegritas, dan berpihak pada kepentingan publik.
