Sengketa Tanah Hibah Membuat Gugatan Individu, Kuasa Hukum Penggugat Yandri Sinlaeloe ; Lurah Batuplat Dan Camat Alak Turut Tergugat
KUPANG, suaraindependentnews.id – Kasus sengketa tanah yang melibatkan Yusak Langga dan Thomas Belmin terus berlanjut dengan gugatan yang diajukan oleh pihak Yusak Langga. Gugatan ini menjadi buntut dari kontroversi seputar tanah yang diberikan melalui hibah. Sidang perdana telah berlangsung di Pengadilan Negeri Fatukoa, dengan mediasi yang menarik antara kedua belah pihak.
Pengacara pihak Yusak Langga, Yandri Sinlaeloe, memberikan pernyataan resmi tentang mediasi yang terjadi, “Dalam mediasi ini, kami telah memasukkan resumen permohonan kepada pihak penggugat.” Terkait dengan landasan hukum, pihak Yusak Langga mengklaim memiliki Akta Hibah yang menjadi dasar kepemilikan tanah yang diperdebatkan.
Namun, sengketa semakin rumit dengan fakta bahwa tanah yang dihibahkan kemudian diperjualbelikan kembali. “Orang yang menghibahkan tanah kepada kami kemudian menjual 2000 meter lagi kepada Toko Glorya”, tegas Yandri Sinlaeloe.
Sorotan penting dalam sengketa ini adalah lokasi tanah yang menjadi poin perbedaan antara pihak-pihak yang bersengketa. Menurut data yang diungkapkan dalam mediasi, lokasi tanah yang menjadi objek sengketa terdaftar di Kelurahan Fatukoa, sesuai dengan data pajak yang dimiliki oleh Kecamatan Maulafa. Namun, perjanjian yang dikeluarkan oleh penjual tanah kepada Toko Glorya menyebutkan bahwa tanah tersebut terletak di Kelurahan Batuplat, Kecamatan Maulafa, dengan tanda tangan Camat Alak yang menjadi poin kontroversial.
Dalam konferensi pers, Yandri Sinlaeloe menjelaskan, “Kami menggugat Pihak Pertama, yaitu Thomas Belmin yang memberikan hibah kepada kami. Selanjutnya, tergugat dua adalah pembeli Toko Glorya, karena adanya perbedaan data tanah. Tergugat tiga juga masih Toko Glorya, tergugat keempat adalah Lurah Batuplat, dan tergugat kelima adalah Camat Alak”.
Agenda sidang lanjutan telah dijadwalkan pada tanggal 30 Agustus pukul 09.00 WITA. Sengketa ini menjadi perhatian publik karena melibatkan berbagai pihak dan menimbulkan pertanyaan mengenai validitas dokumen yang digunakan dalam proses hibah dan transaksi tanah.
([email protected]).
