Akhirnya DPRD Jawa Barat Setujui Usulan Pemekaran Kabupaten Cirebon Timur

Bandung, suaraindependentnews.id – Senin,10 September 2025 — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Barat menggelar rapat paripurna pada Rabu (10/9) dengan salah satu agenda utama membahas usulan pemekaran Kabupaten Cirebon Timur.
Rapat yang dipimpin langsung oleh pimpinan DPRD Jawa Barat tersebut dihadiri anggota dewan dari seluruh fraksi serta perwakilan Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Dalam pandangan umumnya, mayoritas fraksi menyatakan dukungan terhadap rencana pemekaran wilayah tersebut.
Dukungan diberikan dengan alasan bahwa Kabupaten Cirebon saat ini memiliki wilayah yang sangat luas dengan jumlah penduduk yang padat, sehingga pelayanan publik dinilai belum merata. Pemekaran diharapkan mampu mempercepat pemerataan pembangunan, meningkatkan efisiensi pelayanan, serta memperkuat daya saing daerah di kawasan timur Cirebon.
Sejalan dengan itu, sejumlah tokoh masyarakat dan aktivis yang turut mengikuti jalannya sidang menyampaikan apresiasi dan dukungan penuh. Mereka menilai pemekaran Cirebon Timur merupakan kebutuhan mendesak yang telah lama diperjuangkan masyarakat demi tercapainya pemerataan pembangunan.

Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang disampaikan oleh Dr. Drs. Maman Hermawan, M.Si. pada sidang Paripurna tersebut menyatakan kesiapannya menindaklanjuti hasil rapat paripurna dengan tetap mengacu pada regulasi dan mekanisme yang berlaku. Usulan pembentukan Kabupaten Cirebon Timur akan segera disampaikan kepada pemerintah pusat sebagai tahapan lanjutan proses pemekaran.
Maman juga menyampaikan Kabupaten Cirebon Timur memiliki luas sekitar 446,57 Km². Rencana untuk Ibu Kota berada di Kecamatan Karangsembung. Dan ada 16 kecamatan yang masuk kategori yakni Waled, Pasaleman, Pabuaran, Ciledug, Losari, Pabedilan, Babakan, Gebang, Pangenan, Astanajapura, Lemah Abang, Karangwareng, Karangsembung, Susukan Lebak, Sedong, dan Greged.
Dengan keputusan tersebut, DPRD Jawa Barat menegaskan komitmennya untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat sekaligus mendorong tercapainya pembangunan yang berkeadilan di seluruh wilayah Jawa Barat. (Kabiro)




