Enam Bulan Menyulam Damai, Ini Pola Kepemimpinan JFP–Chandra di Kab Solok

Oleh: Syaiful Rajo Bungsu
Editor; Billy Guntala
Tanggal 20 Februari 2025 menjadi momentum bersejarah bagi Kabupaten Solok. Di Istana Negara, Jakarta, Presiden Prabowo Subianto resmi melantik Jon Firman Pandu dan Chandra sebagai Bupati dan Wakil Bupati Solok.
Pelantikan ini bukan hanya prosesi seremonial, melainkan awal dari sebuah kepemimpinan baru yang membawa tagline “Sejuk dan Damai”. Enam bulan sudah berlalu, dan publik mulai menilai bagaimana duet pemimpin ini bekerja untuk mewujudkan janji dan harapan masyarakat.
Tagline “Sejuk dan Damai” bukan sekadar slogan. Dalam praktiknya, duet Jon–Chandra menghadirkan suasana pemerintahan yang relatif harmonis. Di tengah dinamika politik daerah, keduanya mampu menunjukkan sikap saling melengkapi dan menjaga irama kepemimpinan.
Harmonisasi ini terlihat dari sinergi eksekutif dengan legislatif, juga dukungan dari berbagai elemen adat dan tokoh masyarakat. Stabilitas inilah yang menjadi modal awal untuk menata pembangunan daerah yang lebih terarah.
Meski fiskal daerah tengah mengalami penurunan, semangat kerja birokrasi tetap terjaga. Jon–Chandra menegaskan bahwa efisiensi anggaran bukan alasan untuk melemahkan pelayanan publik. Justru dengan keterbatasan itu, pemerintah daerah berupaya lebih kreatif dan bertanggung jawab dalam mengelola program.
Sejumlah inisiatif dan bantuan dari pusat juga ikut menopang pembangunan di Kabupaten Solok.

Program Sekolah Rakyat, pembangunan menara Telkomsel, program Makan Bergizi Gratis, hingga bantuan rumah layak huni bagi keluarga miskin dan dukungan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) dari BNPB menjadi bukti bahwa kolaborasi pusat dan daerah berjalan efektif.
Tidak hanya itu, arah pembangunan Kabupaten Solok kini lebih jelas dengan telah ditetapkannya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Dokumen ini menjadi kompas pembangunan lima tahun ke depan, disertai penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang menjadi landasan hukum penting dalam pengelolaan ruang dan aset daerah.
Kedua instrumen strategis ini menegaskan keseriusan pemerintah daerah dalam membangun Solok secara terukur dan berkelanjutan.
Dari sisi sosial-politik, dukungan moral terhadap JFP–Chandra juga datang dari para mantan bupati Solok. Tokoh nasional asal Solok, Gamawan Fauzi, memberikan apresiasi atas gaya kepemimpinan yang menyejukkan. Begitu pula Gusmal dan Syamsurahim, dua mantan bupati yang menilai bahwa kepemimpinan sejuk akan melahirkan stabilitas, dan stabilitas adalah syarat utama keberhasilan pembangunan. Dukungan ini tentu menjadi energi tambahan bagi JFP–Chandra untuk melangkah lebih mantap.
Dalam berbagai kesempatan, Bupati Jon Firman Pandu menekankan bahwa membangun Solok adalah tanggung jawab kolektif.
“Kami ingin menghadirkan pemerintahan yang dekat dengan rakyat, yang tidak hanya mengatur tapi juga melayani. Dengan semangat sejuk dan damai, kami berharap Solok bisa tumbuh menjadi daerah yang maju dan tetap berpegang pada nilai adat basandi syarak, syarak basandi Kitabullah,” ujarnya.
Selanjutnya Jon Firman Pandu menambahkan bahwa sinergi eksekutif dan legislatif merupakan kunci penting. “Kita ingin setiap kebijakan yang lahir benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Dengan kebersamaan, kita bisa menghadapi keterbatasan anggaran sekalipun,” katanya.
Dari sisi birokrasi, Sekda Medison menegaskan komitmen aparatur sipil negara dalam menjaga profesionalisme. “Birokrasi tidak boleh keluar jalur. Tugas kami adalah menjaga sistem, bekerja dengan kinerja terukur, serta memastikan pelayanan publik berjalan efektif meski dalam kondisi penuh tantangan,” ucapnya.
Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten Solok, Ivoni Munir, menegaskan komitmen lembaga legislatif untuk menjadi mitra konstruktif. “Kami akan tetap menjalankan fungsi kontrol, namun juga siap mendukung penuh kebijakan eksekutif yang berpihak kepada masyarakat. Kolaborasi inilah yang akan mempercepat pembangunan daerah,” tegasnya.
Dari ranah adat, Ketua LKAAM Kabupaten Solok, H. Gusmal Dt Rajo Lelo, menyampaikan harapannya agar pembangunan selalu selaras dengan nilai budaya Minangkabau. “Adat adalah pagar, agama adalah suluh. Jika pembangunan berpijak pada dua hal ini, insyaallah Solok akan maju tanpa kehilangan jati dirinya,” ungkapnya.
Momentum enam bulan kepemimpinan JFP–Chandra juga bertepatan dengan peringatan HUT RI ke-80. Bagi masyarakat Solok, ini menjadi refleksi sekaligus dorongan untuk menatap masa depan. Semangat kemerdekaan mengingatkan bahwa pembangunan harus menghadirkan keadilan dan kesejahteraan bagi semua.
Pemerintah daerah menegaskan bahwa peringatan kemerdekaan kali ini bukan hanya selebrasi, melainkan momentum menata langkah baru, menjadikan Solok sebagai daerah yang mampu berdiri tegak menghadapi tantangan zaman.
Tentu, enam bulan pertama belum cukup untuk menilai capaian jangka panjang. Namun, fondasi yang ditanamkan JFP–Chandra bersama seluruh jajaran menunjukkan arah yang optimistis. Harmonisasi politik, efisiensi birokrasi, dukungan pusat, serta kolaborasi adat dan masyarakat adalah modal besar.
Yang lebih penting, kepemimpinan ini berhasil menjaga suasana “sejuk dan damai”, sebuah capaian yang tidak bisa diremehkan dalam iklim politik daerah yang sering bergejolak.
Harapan masyarakat kini sederhana. Agar semangat sejuk dan damai terus berlanjut, tidak hanya sebagai tagline, tetapi benar-benar mewarnai setiap kebijakan. Dengan itu, Kabupaten Solok bisa melangkah lebih pasti, menatap masa depan yang lebih cerah, sekaligus memberi makna baru bagi kemerdekaan di usianya yang ke-80.




