Cirebon, suaraindependentnews.id – Kalangan Parpol Nonparlemen Kabupaten Cirebon pasca Pileg pada Pemilu 2024, mulai bersatu membangun koalisi dalam kesepahaman guna ikut serta membangun Kabupaten Cirebon untuk 5 tahun kedepan secara berkelanjutan. Dalam pertemuan yang diadakan di Bima Cirebon Kota pada Sabtu, 4 Mei 2024 telah disepakati nama koalisi tersebut yakni Koalisi Partai Cirebon Bersinar.
Dalam pertemuan itu dibahas juga tentang Parpol Nonparlement yang nantinya tidak hanya untuk jadi penonton dalam program dan kebijakan dari Eksekutif maupun Legislatif Kabupaten Cirebon, melainkan bisa ikut serta berkontribusi secara langsung dan nyata serta menjadi sosial kontrol, kata Acep Sobarudin Sek.Parpol Buruh Kab.Cirebon. Minggu (5/5/2024).
Dalam pertemuan tersebut, hadir beberapa petinggi Parpol Nonparlemen Kabupaten Cirebon, diantaranya: Moh.Machbub (Ketua Parpol Buruh), Acep Sobarudin (Sek.Parpol Buruh), Mulyadi (Ketua Parpol Garuda), Maolana (Ketua Parpol PKN), Landi (Ketua Parpol Perindo), Ozi (Ketua Parpol PPB), Mawa Bagja (Sek.Parpol PAN), Tarsidi (Ketua Parpol Gelora), dan perwakilan dari Paprol Hanura, Parpol Umat dan Paprol PSI, imbunya.
Hasil kesepakatan pertemuan tersebut, telah terbentuk Kepengurusan Koalisi Partai Cirebon Bersinar, yakni: Parpol PSI (Ketua), Maolana dari Parpol PKN (Wakil Ketua), Moh.Machbub dari Parpol Buruh (Sekretaris), Ozi dari Parpol PBB (Wakil Sekretaris) dan anggota dari seluruh Parpol Nonparlemen di Kabupaten Cirebon, diantaranya: Parpol PAN, Parpol Hanura, Parpol Gelora, Parpol Garuda, Parpol Umat, dan Parpol Perindo. Untuk Parpol PPP, belum ada sikap.
Sementara itu, Ketua LBH ELIT Cirebon Raya Andre Maman Roenza yang turut hadir dalam pertemuan tersebut, ikut mengapresiasi dan mendukung langka koalisi Parpol Nonparlemen tersebut. Berharap, koalisi ini akan menjadi penyeimbang kebijakan-kebijakan dari Eksekutif maupun Legislatif yang ada di Kabupaten Cirebon nantinya.
Terkait seperti apa progrest menjelang Pilkada serentak 2024 nanti, Koalisi Partai Cirebon Bersinar belum menentukan arah kebijakan politik, tapi hal itu akan dibahas pada pertemuan berikutnya, pungkas Acep. (Kabiro).
