Tak Berkategori
Trending

MIO Indonesia Berikan Subsidi Penbuatan Akta PT, Hanya Bayar 4 Juta

JAKARTA, suaraindependentnews.id_ Organisasi media bernama Media Independen Online (MIO) Indonesia, kini resmi berkibar di nusantara.

Senin (21/12), organisasi perhimpunan media online itu, diresmikan dan di-launching. Kegiatan tersebut berlangsung khidmat di Gedung B3KS Jakarta, Kawasan Salemba.

Acara bertema “Transformasi Media Menjadikan Kekuatan Ekonomi Indonesia” dihadiri para Pembina dan Penasehat MIO Indonesia. Diantaranya, Prof Dr. Budihardjo, Prof. Dr. Ir. Indrajid, Mayjen (Purn) Asep Kuswani, M.Sc, Han, Ir. Indra Setiawan, Ibu Olis Datau, Anto Suroto, Dewan Penasehat Fitra Ramadhoni, SH, MH, Ketum Asprindo Jose Rizal diwakili Wendy Roy Taroreh.

Pada peluncuran itu, Ketua Umum MIO Indonesia AYS Prayogie menjelaskan, MIO lahir dari adanya permintaan kawan-kawan dari berbagai perusahaan media di Indonesia untuk diwadahi. “Kita coba mengakomodir. Tidak hanya legalitasnya, tapi juga SDM-nya,” tandasnya.

Pihaknya juga mengetahui, bahwa media-media itu hasil dari karya intelektual. MIO ingin adanya peningkatan dari status media yang tadinya belum berbadan hukum.

AYS Prayogie (kanan) Ketua Umum DPP MIO Indonesia

“Kita tingkatkan agar mereka terverifikasi juga SDM-nya, manajemen dan wartawannya. Kita ingin mereka profesional, dengan menggandeng lembaga lain,” tandas Yogie, sapaan akrab AYS Prayogie.

Pihaknya akan memberikan sosialisasi dan pengetahuan kepada owner para perusahaan tersebut, sehingga mampu menghasilkan SDM yang kualified dan profesional.

“Kita akan memberikan advokasi dan pendekatan agar media tidak terjadi perselisihan,” tegas Yogie.

Dia melihat trend positif dari media-media online. Saat ini, ada upaya-upaya peningkatan perekonomian melalui program media. Pihaknya siap menampung para perusahaan pers atau media untuk bergabung di wadah MIO.

“MIO telah mempunyai Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) di 34 provinsi di Indonesia,” papar Yogie.

Ikin Roki’in, MM Wakil Bendahara Umum DPP MIO Indonesia

Hal tersebut diperkuat Ikin Roki’in, MM, wakil Bendahara Umum DPP MIO Menurutnya, MIO hadir untuk menata media-media online yang tidak ada legalitasnya.

“Kami ingin menekan tumbuhnya berita-berita bohong dan menyesatkan masyarakat, seperti berita hoax dan lainnya,” Ikin Roki’in,

Sejumlah provinsi mengikuti Lounching MIO Indonesia pada Senin (21/12) secara virtual. (ist/lakeynews.com)
Dijelaskan, adanya 34 DPW se-Indonesia, akan mempermudah DPP menata dan bermitra dengan lembaga-lembaga terkait. Misalnya, TNI/Polri dan kementerian lainnya, dinas/instansi dari pusat hingga daerah.

“Bagaimana kita (MIO, red) dapat diterima secara resmi sebagai mitra pemerintah,” harap Ikin.

Perusahaan-perusahaan media online yang bergabung di MIO diharapkan ke depan berkembang menjadi aset ekonomi yang akan meningkatkan perekonomian masyarakat melalui media.

“Semangat kita bersama. Bersatu dan sukses bersama MIO Indonesia,” kata Ikin.

Animo Tinggi, Media Bergabung Terus Bertambah
Kegiatan deklarasi MIO didukung 321 media online yang tersebar di seantero nusantara serta kepengurusan di 34 provinsi.

Dedi (Dima) Ketua Divisi Organisasi DPP MIO Indonesia

Menurut Ketua Divisi Organisasi dan Keanggotaan Pengurus Nasional MIO, Deddi, kegiatan launching selain dihadiri para pembina, penasehat dan pengurus nasional, juga dihadiri pengurus DPW DKI Jakarta, Banten dan Jabar.

“Sedangkan provinsi-provinsi lain menggunakan virtual,” jelas prima yang biasa dipanggil Dima itu.

Setelah 321 media online, jumlah media yang bergabung terus bertambah. “Minat media-media online dari berbagai daerah untuk bergabung sangat tinggi,” tuturnya.

Menurut Dima, MIO akan tampil beda karena dipersiapkan tidak ‘ngasal’.”MIO akan tampil profesional, kredibel dan independen,” tandasnya.

Dia lalu menjelaskan program legalisasi dan peningkatan status badan hukum anggota. Khususnya terkait pembuatan akta perusahaan online dan AHU Kemenkumham.

“Dalam program ini, kami akan bantu anggota yang belum berbadan hukum. Pembuatan akta cukup Rp. 4 juta, berikut AHU Kemenkumham,” jelasnya.

“Kami juga akan urus NIB (Nomor Induk Berusaha) serta KLBI. Sehingga nantinya semua anggota MIO legal dan tidak abal-abal,” sambung Dima. (tim/Kin@Jai)

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button