Sekdakab Solok ; Surat Sakti Yang Disebut Sudah Batal Demi Hukum, Direktur PDAM ; Empat Sumber Mata Air Tersebut Milik Pemko Solok

Billy Guntala12 April 2023

0 587 3 minutes read

Surat Sakti Sekda Kab Solok, Medison yang dihembuskan oleh Direktur PDAM Kota Solok, Rabbiluski

Kab Solok, Suaraindependent.id – Polemik air baku yang bersumber dari wilayah Kabupaten Solok untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Pemko Solok terhadap air bersih, semakin menjadi jadi. Masing-masing pihak saling claim dengan menyatakan dokumen yang ada. Surat sakti Sekda Kab Solok yang digadang-gadangkan oleh Direktur PDAM Kota Solok, mentah demi hukum atas terbitnya surat Sekda yang baru.

Dilansir dari media Patronnews, Sekretaris Daerah Kabupaten Solok, Medison, S.Sos, M.Si, akhirnya meluruskan polemik terkait Perjanjian Kerja Sama (PKS) pemanfaatan sumber air baku antara Pemkab Solok dengan Pemko Solok,

Diungkapkan Medison, terhadap semua pihak yang terlibat, mari kita bersama sama untuk melihat dan menilai persoalan tersebut secara obyektif. Hal hal yang telah melahirkan kontroversi dan permasalahan yang telah melebar kemana-mana itu, harus didudukkan permasalahan yang sebenarnya, termasuk meluruskan keterangan yang disampaikan pihak Pemko Solok dan PDAM Kota Solok.

Sekdakab Solok menyebutkan, “Ada pernyataan resmi dari Pemko Solok dan pernyataan dari Dirut PDAM Kota Solok, bahwa tanggal 8 Juni 2022 lalu, ada surat yang berisi agar PDAM Kota Solok tidak membayar dulu kontribusi ke Pemkab Solok. Surat itu benar adanya! Namun harus diingat bahwa ada setelahnya, yakni surat nomor 970/933/ BKD- 2022 tanggal 11 November 2022, perihal Pembayaran Kontribusi Sumber Mata Air Nagari. Artinya surat yang dikatakan ‘surat sakti’ oleh pihak PDAM Kota Solok, sudah batal secara langsung dengan terbitnya surat 11 November tahun 2022. Jadi, hendaknya memandang ini secara utuh dan tak sepotong-sepotong, atau satu surat saja,”

Medison kembali menegaskan, bahwa PDAM Kota Solok telah mengirim Surat Nomor 690/215/PDAM-SLK/X-2022 tanggal 31 Oktober 2022 sebagai jawaban atas Surat Pemkab Solok tanggal 8 Juni 2022. Sehingga, Medison meminta agar Pemko Solok dan PDAM Kota Solok tidak menjadikan surat tanggal 8 Juni 2022 itu sebagai dalih untuk tidak memenuhi kewajiban atas perjanjian kerja sama pemanfaatan air yang berasal dari Kabupaten Solok.

“Surat dari Pemkab Solok Nomor 970/933/ BKD- 2022 tanggal 11 November 2022, memiliki tanda terima oleh pihak PDAM. Diterima oleh pegawai PDAM Kota Solok bernama Ade pada tanggal 11 bulan 11 tahun 2022. Jadi, dengan diterimanya surat tersebut, surat tanggal 8 Juni 2022, yang kemudian juga dijawab dengan Surat Nomor 690/215/PDAM-SLK/X-2022 tanggal 31 Oktober 2022, telah otomatis gagal. Jadi, jangan hal ini menjadi dalih atau alasan bagi Pemko Solok dan PDAM Kota Solok untuk tidak melaksanakan kewajiban atas pemanfaatan air dari Kabupaten Solok,” tegas Medison.

Sekretaris Daerah Kabupaten Solok, Medison, S.Sos, M.Si,

Sekdakab Solok menjelaskan, ada 4 poin yang tertuang dalam Surat Nomor 970/933/ BKD- 2022 tanggal 11 November 2022 tersebut. Yakni:

1. Diharapakan kepada saudara untuk dapat membayar kontribusi pemakaian air tahun 2022 sejak Januari 2022 sampai sekarang sesuai dengan PKS no 100/030/KSD- 2019 no. 090/06/PDAM- SLK/ 2019 pada tingkat kebocoran 20 persen dan harga jual sesuai dengan tarif dasar yang berlaku.

2. Diminta kepada saudara untuk menyampaikan kepada kami data tarif dasar dan tahunan PDAM Kota Solok, sebagai dasar perhitungan pembayaran.

3. Pembayaran kontribusi sumber mata air dari kabupaten Solok tahun 2023 dan untuk menghindari kerugian masing masing pihak kiranya perlu dilakukan pembahasan ulang terhadap perjanjian kerjasama yang ada.

4. Guna menghindari pemutusan air secara sepihak oleh pemerintah daerah kabupaten Solok diharapkan poin 1, 2 dan 3 sudah terlaksana paling lambat tanggal 14 November tahun 2022. Surat tersebut ditandatangani oleh Asisten Atminitrasi Umum, Aditiawarman, S.Sos.M.Si, atas nama Sekretaris Daerah Kabupaten Solok.

Surat Sakti Sekda Kab Solok Yang Dimaksud Direktur PDAM Kota Solok

Kita ketahui bersama, sebelumnya disalah satu media online, Rabbiluski, Direktur PDAM Kota Solok menyampaikan bahwa, terhitung sejak tanggal 8 Juni 2022 lalu, kami dari pihak PDAM Kota Solok menerima Surat Sakti dari Sekda Kabupaten Solok. Yang isinya, Pihak PDAM Kota Solok agar tidak dulu membayar atau menghentikan sementara pembayaran kontribusi ke Pemkab Solok.

“Sampai batas waktu adanya pembicaraan lebih lanjut mengenai PKS, dan kontribusi antara pihak PDAM Kota Solok dengan Pemkab Solok, Makanya kami sampai sekarang belum bayar kontribusi itu,” ujar Rabbiluski.

Disampaikan Rabbiluski, pihak PDAM Kota Solok sejak “surat sakti” Sekdakab Solok diterima, tidak membayarkan kontribusi ke Pemkab Solok. Dan sejak saat itu Rabbiluski, mengatakan sampai sekarang antara kedua belah pihak belum ada pembicaraan lebih lanjut. Anehnya, beberapa point yang disepakati dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama (PKS), banyak yang tidak ditepati pelaksanaannya oleh PDAM Kota Solok atau dilanggar.

“Perjanjian mana yang kami langgar? Kami komit kok dengan kesepakatan kerjasama, saat itu kami mau bayar, akan tetapi dari isi surat Sekdakab Solok meminta dihentikan pembayaran sementara. Bahkan PKS-nya dikatakan sangat merugikan Kabupaten Solok. Coba kita telaah, pihak kami tidak ada berkeinginan untuk merugikan Pemkab Solok, seharusnya kita saling menghargai,” tegasnya.

Diakuinya, kalau dari hasil perjanjian kerja sama itu, PDAM Kota Solok harus membayarkan retribusi sebesar 15 persen dari jumlah debit air, dikurangi 20 persen kebocoran dikalikan dengan harga jual air per meter kubik. Dan Pemkab Solok juga berhak mengetahui jumlah penjualan dan jumlah pelanggan.

“Sampai sekarang kami dari pihak PDAM Kota Solok masih memakai tarif lama sesuai PKS, yakni Rp910 perkubik,” terang Rabbiluski.

Lebih lanjut, Rabbiluski mengatakan kontribusi yang belum dibayarkan adalah sejak bulan Juni 2022 sampai sekarang. Dan perbulannya besaran kontribusi yang dibayarkan berkisar di angka Rp35 juta hingga Rp37 juta perbulannya.

“Pembayaran itu, bukan kami sengaja. Tapi menghargai surat Sekdakab Solok. Itulah yang menyuruh kami menghentikan pembayaran,” tanpa menyebut ada surat dari Pemkab Solok tanggal 11 November 2022.

Rabbiluski juga menegaskan bahwa empat Sumber Mata Air Sungai Guntung, Tabek Puyuah, Aie Tabik, dan Batang Sumani adalah milik Pemko Solok yang sudah tedaftar dan bersertifikat, terangnya. (Billy@nsi-id)