HUKUM & HAM

Diduga Kuat Korupsi BLT DD, APH Diminta Usut Dan Proses Kades Matabas

BANGGAI, suaraindependentnews.id – Terungkap dari seorang ibu rumah tangga (IRT) yang berinisial ET warga Desa Matabas Kecamatan Bunta Kabupaten Banggai, bahwa Dana BLT Tahun 2021 sebanyak dua puluh lebih orang penerima hingga pada saat ini tidak disalurkan oleh pemdes Matabas ungkapnya kepada media, Selasa (5/3/2022).

Termasuk inisial ET adalah salah satu warga di Desa Matabas yang belum menerima bantuan langsung tunai (BLT) bersama puluhan warga lainnya sejak dari bulan September sampai di bulan Desember Tahun 2021 di duga sudah dikorupsi, ungkapnya.

Sehingga ibu ET berinisiatif nekat mengadu langsung kepada Bupati Banggai Hi. Amirudin Tamoreka yaitu pada hari Jum’at (20/1/2022), hal tersebut adalah keprihatinanya dan keresahanya terhadap Pemerintah Desa Matabas yang tidak tanggung jawab terhadap masyarakatnya dan hanya mementingkan dirinya sendiri.

Setelah Ibu inisial ET megadukan hal dana BLT Tahun 2021 selama empat bulan tidak disalurkan oleh Pemdes Matabas kepada warga hak penerima maka detik itu juga pak Bupati Hi. Amir Tamoreka langsung menelpon salah seorang Bapak, menurut inisial ET itu adalah pihak DPMD dan kemudian pak Bupati memerintahkan untuk segera dilakukan pemeriksaan terhadap Kepala Desa Matabas, terang Ibu ET.

Anehnya persoalan tersebut yang di adukan ibu inisial ET kepada Bupati Banggai hingga sekarang tidak pernah ada realisasi dari pihak terkait, sehingga menimbulkan pertanyaan dikalangan masyarakat Desa Matabas, ini ada apa?, atau sengaja dibiarkan karena mungkin sudah ada konspirasi jahat di pengelolaan Dana Desa? sebut ibu ET.

Hal ini sebelumnya terungkap dari perwakilan masyarakat (BPD) dan sejumlah masyarakat Matabas yang mengadukan berbagai persoalan tentang pengelolaan ADD/DD yang tidak ada kejelasan ungkap inisial ET, sehingga hal ini patut diduga ada yang tidak beres dalam internal pemerintah desa, jelasnya.

“Pemerintah Daerah hal ini Bupati Banggai juga Dinas terkait dengan anggaran dana desa bisa turun lapangan memeriksa kondisi fisik pekerjaan, kasihan desa kami keluhnya, bukan hanya pemeriksaan di atas buku saja seperti dilakukan oleh inspektorat Kabupaten Banggai turun periksaan di atas kertas saja padahal fisik amburadul”, paparnya.

Sementara Kepala desa sulit untuk ditemui dikonfirmasi oleh media ini sepertinya enggan untuk ditemui nomor handphonenya pun tidak bisa kami hubungi (tidak pernah aktif), sampai beritaini diterbitkan pihak pemerintah desa (Kepala Desa) tidak bisa ditemui. (ET & Tim, Editor by [email protected]).

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button