Rabu, 3 November 2021
Kab Solok, Suaraindependent.id— Guna meningkatkan program bansos yang tepat sasaran berdasarkan UU No 11 tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial, UU No 13 tahun 2011 tentang penanganan fakir miskin dan peraturan Kemensos RI No 3 tahun 2021 tentang pengelolaan DTKS, Pemkab Solok adakan Bimtek tentang pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) tahun 2021
Bertempat di Gedung Solok Nan Indah, Rabu (3/11), bimtek dibuka oleh Bupati Solok yang diwakili oleh Pj Sekda Medison,S,Sos,M,Si, dan juga dihadiri oleh Wakil Ketua DPRD Ivoni Munir, Pusdatin Kemensos RI Bambang Krido Wibowo,S.Kom,M.Si, Kadis Sosial Provinsi Sumbar diwakili Kabid Penanganan Fakir Miskin Drs.Suyanto, Plt Kadis Sosial Ir.Syafitri, Camat dan Wali Nagari Sekabupaten Solok, Operator DTKS Nagari dan Operator TKSK, Pendamping PKH dan Pejuang muda Kemensos RI.
Lebih kurang 200 orang peserta yang ikut serta dalam Bimtek ini, yang terdiri dari operator Disdukcapil Kab Solok 2 orang, operator data Nagari 74 orang, Wali Nagari se Kab Solok 74 orang, TKSK 14 orang, pendamping PKH 15 orang, pejuang muda Kemensos RI 10 orang dan operator Data Dinsos Kab Solok 11 orang.
Plt Kadis Sosial Ir.Syafitri menyampaikan, kami sengaja mengundang narasumber dari Pusdatin Kemensos RI untuk memberikan sosialisasi dan pencerahan tentang pengelolaan DTKS sekaligus bimbingan teknis kepada operator data di Nagari – Nagari dan pendamping program bantuan sosial.
Syafitri menjelaskan, berdasarkan surat SKB 3 Mentri tahun 2020, terkait dukungan percepatan pemutakhiran DTKS oleh Pemkab, ada isi dari surat SKB tersebut yang mengatakan jika pemerintah Kab/ Kota tidak melakukan pemutakhiran data, nanti akan berhimbas kepada DHU APBD
Pj. Sekda Medison,S,Sos,M,Si mengungkapkan, saat ini penanganan kemiskinan tentunya menjadi salah satu prioritas pembangunan Kabupaten Solok, sehingga pada tahun 2021 ini kita harus lebih focus, untuk mengupdate keberadaan data DTKS kita, sehingga kitab isa menyediakan data yang akurat dan mutakhir.
Kita apresiasi kegiatan sosialisasi dan bimtek ini karena selain sebagai forum untuk saling bertukar informasi, juga sebagai media koordinasi terkait teknis pendataan dan pengelolaan data kemiskinan sebagai acuan bagi perencanaan pembangunan.
Diterangkan Medison, data DTKS memiliki arti yang sangat penting, karena dapat menentukan arah kebijakan pembangunan agar permasalahan kemiskinan dapat diatasi secara efektif.
Dengan adanya sosialisasi dan bimtek ini diharapkan kita bisa mendapatkan penjelasan teknik pendataan dan verifikasi validasi serta pendataan melalui aplikasi SIKS-NG yang terpadu dari Pusdatin. Setelah bimtek ini selesai, para petugas data dapat lebih terampil mengoperasikan aplikasi SIKS-NG (Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation) yang telah di buat oleh Pusdatin Kementrian Sosial RI.
Kedepan diharapkan para petugas data dapat memasukkan profil dan data yang lebih akurat, untuk lebih menjamin pemerataan dan keadilan pembangunan serta menjamin terpenuhinya hak warga miskin secara proporsional, paparnya. (Billy@nsi-id)
