Indikasi Pelanggaran Pemilu Mulai Marak, Dari Pemasangan APK Sampai Isu Netralitas ASN
Sabtu, 13 Januari 2024
Kab Solok, Suaraindependent.id — Pergelaran pesta demokrasi Pemilihan Umum (Pemilu) anggota legislatif Kabupaten Solok tinggal menghitung hari, berbagai tahapan pemilu terus di lakukan. Memasuki tahapan kampanye, berbagai indikasi pelanggaran pemilu marak terjadi, mulai dari pemasangan APK yang tidak sesuai aturan, sampai isu netralitas ASN dan perangkat Nagari/ Desa bermunculan.
Berangkat dari temuan dan catatan catatan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Solok yang bersumber kan dari laporan Pengawas Kecamatan (Panwascam) dan dari masyarakat, hingga berbagai isu yang di sorot di media media massa, Bawaslu cukup tergelitik. Yang kemudian Bawaslu pun menggelar Rapat Koordinasi Penyelenggaraan Penanganan Pelanggaran Masa Kampanye Untuk Pemilu tahun 2024
Bertempat di D’Relazion Cafe Resto Kota Solok, sosialisasi dibuka langsung oleh Titony Tanjung, Ketua Bawaslu Kabupaten Solok, yang didampingi oleh Ir. Gadis, anggota Bawaslu Kabupaten Solok serta Yoni Syah Putri, S.H, Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten Solok. Turut hadir dari perwakilan Satpol-PP Kabupaten Solok, Fauzan, S.Pd, MM, dan perwakilan dari Dinas Perhubungan Kabupaten Solok. Juga sosialisasi ini dihadiri oleh seluruh Panwascam se-Kabupaten Solok.
Pada sosialisasi kali ini, Bawaslu Kabupaten Solok menghadirkan pemateri dari Dosen Unand, Hengki andora, dan dari Dosen UIN, Lusi Puspika Sari.
Dalam sambutannya, Ketua Bawaslu Kabupaten Solok, Titony Tanjung mengatakan, seperti yang sama sama kita ketahui, tahapan kampanye pemilu legislatif sudah kita mulai sejak tanggal 28 November 2023 sampai dengan tanggal 10 Februari 2024 mendatang
Dengan rentan waktu yang cukup singkat itu, begitu banyak temuan yang kita dapatkan selama pada masa pelaksanaan kampanye pemilu
Potensi potensi pelanggaran yang paling rentan kita saksikan, itu terdapat pada pemasangan APK. Marak sekali pemasangan APK yang dipasang bukan pada tempatnya atau tidak sesuai dengan keputusan KPU Kabupaten Solok nomor 157 tahun 2023 dan Perda nomor 9 tahun 2019
“Tentu ini menjadi catatan penting untuk kita bahas bersama. Kami dari Bawaslu Kabupaten akan melakukan tindakan dengan menyurati dan memberikan himbauan kepada masing masing partai politik untuk kiranya nanti dapat menertibkan secara mandiri”
Ketika semua himbauan itu tidak ditanggapi bahkan terkesan diabaikan, Bawaslu yang sudah berkoordinasi dengan seluruh stakeholder terkait dalam rangka menertibkan APK APK yang terpasang yang tidak sesuai aturan dan peraturan, akan mulai melakukan penindakan.
Titony menyebutkan, terkait isu Netralitas ASN, tenaga honorer, Walinagari/ Kepala Desa atau Kepala Jorong terindikasi terlibat dalam politik praktis yang nyata nyata dilarang UU, Bawaslu bersama Pemda Kabupaten Solok juga sudah menggelar sosialisasi
“Walau pun begitu, kepada teman teman Panwascam, Kami minta untuk diperketat lagi pengawasannya terkait dengan adanya indikasi indikasi tersebut. Tetap lakukan pola pencegahan ketika adanya informasi awal, sehingga potensi pelanggaran yang akan dilakukan itu, tidak terjadi”
Kawan kawan Panwascam harus tau dan paham akan aturan aturan dan UU terkait dengan ASN dan tenaga honorer. Juga dipahami apa itu dasar dasar hukum dalam melakukan penanganan pelanggaran, sebut Titony.
Untuk kawan kawan Panwascam, selama melakukan pendampingan pengawasan pelaksanaan kampanye disetiap wilayah kerjanya, kami para pimpinan tetap mengingatkan untuk selalu menjaga stamina dan kesehatannya, karena di awal awal bulan Februari besok, itu adalah masa masa puncaknya pelaksanaan kampanye
“Kesehatan dan tenaga kawan kawan akan terkuras pada masa puncak kampanye nanti, belum lagi melaksanakan kegiatan rutin Panwascam atau berbagai kegiatan di sekretariat. Untuk itu kita berharap kawan kawan Panwascam tetap lah sehat, sehingga pemilu yang kita gadang gadangkan ini sukses digelar,” ucap Titony. (Billy@nsi-id)
