Pemkab Nias Utara Targetkan Optimalisasi Pengelolaan Kelautan Dan Perikanan Berkelanjutan
NIAS UTARA, SUARA INDEPENDENTNEWS.ID
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Nias Utara sebagai salah satu lokasi implementasi program laut berkelanjutan di Sumatera Utara bergerak cepat melaksanakan diseminasi di wilayahnya, dengan target optimalisasi pengelolaan kelautan dan perikanan.
Ekosistem pesisir seperti mangrove, terumbu karang, dan lamun memiliki potensi besar untuk dikembangkan dan dimanfaatkan masyarakat. Pasca peluncuran program Pengelolaan Laut Berkelanjutan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Utara pada Kamis (11/5) lalu.
Bupati Nias Utara, Amizaro Waruwu, S.Pd, mengatakan bahwa, kerja sama pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan Sawo Lahewa di perairan Nias Utara sangat penting. Beragam ekosistem terumbu karang, mangrove, padang lamun beserta potensi perikanan di kawasan tersebut belum optimal dimanfaatkan secara lestari dan berkelanjutan. Selasa (16/5). Bertempat di Aula Pendopo, Kabupaten Nias Utara.
“Untuk mendukung pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan Sawo Lahewa butuh manajemen pengelolaan yang baik dengan prinsip ekonomi biru (blue economy) sebagai basis pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan dengan memperhatikan aspek biologi, lingkungan, ekonomi, dan sosial,” tutur Bupati.
Beliau menambahkan bahwa, butuh kerja sama dan kolaborasi antara stakeholder dalam mengelola kawasan tersebut, mulai dari Kementerian Kelautan dan Perikanan, Pemprov Sumatera Utara, Pemkab Nias Utara, dan LSM, salah satunya Konservasi Indonesia.
Diketahui, Kawasan Konservasi Perairan Sawo Lahewa memiliki luas 29.230,85 hektare. Program ini dibuat sebagai bentuk dukungan atas target Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dalam memperluas kawasan konservasi hingga 30% dari luas perairan Indonesia pada tahun 2045 mendatang.
Sementara Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Nias Utara, Sabar Jaya Telaumbanua, S.Pi, M.Si, yang diwakili oleh Adrianus Ziliwu, S.Pi, Pejabat Fungsional Pengelola Produksi Perikanan Tangkap, menyampaikan bahwa potensi kelautan dan perikanan Nias Utara besar dan perlu didorong.
“Nias Utara memiliki garis pantai sepanjang 231 kilometer beserta 15 pulau. Pada tahun lalu, total produksi perikanan di Nias Utara mencapai 15.555,64 ton dengan estimasi nilai produksi Rp311.120.000.000,-. Melalui program yang berfokus pada penyeimbangan perlindungan laut dengan produksi perikanan ini, kami berharap lingkungan yang terjaga dapat diikuti dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat di Nias Utara,” ungkap Adrianus.
Tidak hanya itu, Adrianus menyebut, ekosistem pesisir, terutama mangrove, terumbu karang, dan lamun memiliki potensi besar untuk dikembangkan dan dapat dimanfaatkan oleh masyarakat, salah satunya melalui kegiatan ekowisata dengan rata-rata jumlah kunjungan 2.500 wisatawan setiap tahun.
Dalam acara diseminasi hari ini, sebelum memaparkan lebih jauh tentang program Pengelolaan Laut Berkelanjutan, Direktur Sundaland KI, Teuku Youvan, memperkenalkan Konservasi Indonesia (KI) kepada para pemangku kepentingan yang hadir.
“Bersama pemerintah, KI berkomitmen membantu terbentuknya Unit Pengelola Teknis Daerah (UPTD) Kawasan Konservasi Daerah di Sumatra Utara dan memfasilitasi penyusunan rencana pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan Sawo Lahewa. Untuk mewujudkan hal ini, perlu disusun zonasi yang tepat berdasarkan aturan yang berlaku, berdasarkan suatu kajian ilmiah dan rekomendasi masyarakat setempat. Rencana pegelolaan diharapkan dapat memberikan dampak dan kontribusi kepada masyarakat dan juga lingkungan,” ungkap Teuku Youvan.
Selain itu, tambah Youvan, melalui kegiatan ini, KI juga akan melibatkan pemerintah dan masyarakat dalam melakukan rehabilitasi ekosistem pesisir, utamanya mangrove di Sawo Lahewa. Untuk mendukung kegiatan tersebut, sejumlah kajian dan pelatihan untuk pemanfaatan ekosistem mangrove yang berdampak pada peningkatan ekonomi masyarakat pesisir rencananya akan dilakukan.
“Konservasi Indonesia berkomitmen untuk dapat melanjutkan program konservasi darat dan laut di Sumatra Utara. Untuk bidang kelautan, KI mendukung arah pembangunan nasional dalam pencapaian 30% target konservasi pada tahun 2045 dan mengidentifikasi mekanisme pendanaan inovatif dalam mendukung pengelolaan kawasan konservasi daerah,” papar Youvan di acara yang turut dihadiri oleh Kepala Bidang Perencanaan Ekonomi Kemaritiman dan Sumber Daya Alam, Bappelitbang Sumatra Utara, Tarsudi, SP. M.Si dan Kepala Bidang Kelautan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil DKP Provinsi Sumatra Utara, M. Riza Kurnia Lubis, S.Pi, M.Si sebagai pembicara. (Aa Wahyu)
