KABUPATEN TASIKMALAYA, suaraindependentnews.id – Bertempat di kantor dinas kesehatan kabupaten Tasikmalaya, yang berlokasi di komplek gebu bojongkoneng-Singaparna, Aliansi Aktivis dan Masyarakat Muslim Tasikmalaya melakukan audiensi dengan pihak Dinkes dan Disdik Kabupaten Tasikmalaya, pada Senin (24/1/22), sekira pukul 14.00 WIB.
Hal tersebut dilakukan terkait keresahan masyarakat atas dugaan adanya unsur pemaksaan dalam pelaksanaan vaksinasi anak usia 6-11 tahun di wilayah Kabupaten Tasikmalaya.
Dianggap sangat penting, maka Aliansi aktivis dan masyarakat muslim kabupaten Tasikmalaya, meminta pihak dinas terkait untuk memberikan penjelasan dan membuat surat edaran terkait dugaan tersebut.
Berikut informasi hasil audiensi :
1). Pihak Dinkes yang diwakili Sekdis Kesehatan Kabupaten Tasikmalaya, Dr. Iman menyatakan :
a. Bahwa pelaksanaan vaksinasi anak sifatnya sukarela dan tidak memaksa.
b. Prosedur pelaksanaan vaksinasi sesuai intruksi kemenkes, petugas vaksin harus melakukan screening kesehatan bagi anak yang bersedia melakukan vaksinasi, jika dinyatakan ada masalah kesehatan maka vaksinasi tidak dilaksanakan.
2). Pihak pemerintah bertanggungjawab dan menjamin semua biaya penanganan dan perawatan bagi siapapun yang mengalami efek buruk setelah vaksinasi.
3). Pihak Disdik yang diwakili Sekdis Pendidikan Kabupaten Tasikmalaya, H. Opan menyatakan :
a.Bahwa pelaksanaan vaksinasi siswa sifatnya sukarela dan tidak memaksa.
b. Siswa yang tidak melakukan vaksinasi tetap di perbolehkan mengikuti Pembelajaran Tatap Muka.
c. Pihak Disdik tidak mengeluarkan formulir persetujuan orang tua siswa yang belakangan ini menyebar di tengah-tengah masyarakat.
d. Selanjutnya Disdik akan mengeluarkan surat edaran kepada para kepala sekolah terkait prosedur dan ketentuan pelaksanaan vaksinasi.
(Almumtaz, Editor by [email protected]).
