“Gusar,” Prihatin Akan Pendidikan Di Daerah Terisolir, Bupati Solok Soroti Kinerja Kemendikbud RI

Kamis, 28 April 2022

Kab Solok, Suaraindependent.id-Merosotnya tingkat pendidikan di berbagai daerah yang ada di Kabupaten Solok membuat Bupati Solok prihatin. Terlebih ada beberapa daerah terisolir yang tidak terjamah oleh Mendikbud dengan kapasitas guru ASN yang tidak memadai.

Dengan demikian buruknya potret pendidikan di daerah, membuat Bupati Solok H. Epyardi Asda gusar dan sentil Kinerja Kemendikbud RI.

Hal tersebut terungkap saat berbuka bersama antara Pemda Solok dengan Kepala Sekolah SD/ SMP se-Kabupaten Solok beserta awak media. Turut hadir Bupati Solok H. Epyardi Asda beserta jajarannya, dan Anggota DPR RI, Athari Gauti Ardi di Aula Masjid Agung Darussalam Islamic Center Koto Baru, Kamis (28/4)

Salah seorang Kepala Sekolah menyebutkan, di kecamatan Tigo Lurah beberapa sekolah didominasi oleh guru honorer. Seperti di SMP 5 Lubuk Tareh, Nagari Garabak Data, hanya ada satu guru ASN. Selebihnya guru honorer.

Sementara di Di SD 14 Kecamatan IX Koto Sungai Lasi, menurut Kepala Sekolahnya, cuma dia sendiri yang ASN, selebihnya tenaga honorer.

Mendapati keterangan tersebut, Bupati Solok Epyardi Asda menjadi gusar dan soroti kinerja Kemendikbud RI. Dikatakannya, secara umum Kabupaten Solok sangat kekurangan guru yang ASN. namun hal itu ditutupi oleh guru honor yang notabenenya memiliki tingkat kesejahteraan yang sangat rendah.

Dikatakan Bupati, Permasalahan kekurangan guru Aparatur Sipil Negara (ASN) masih menjadi momok di sektor pendidikan Kabupaten Solok. Terlebih di daerah terisolir, masih ada sekolah Negeri yang hanya diisi oleh satu orang guru ASN. Sementara Guru yang berstatus PNS tersebut rata rata tidak betah dan mulai minta pindah dengan berbagai alasan.

Kekurangan guru ASN tersebut ditutupi oleh guru honorer. Itu menjadi catatan oleh Pemdakab Solok, permintaan penambahan pegawai negeri di sejumlah sekolah untuk daerah terisolir paling krusial saat ini, ujar Bupati.

“Saya sangat kecewa dengan sikap Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) RI. Seharusnya dia turun ke daerah dan serius memperhatikan pendidikan, jangan hanya Kota saja,” kecam Epyardi.

Dilanjutkan Bupati, berbagai permintaan kepala sekolah yang diajukan ke Pemda Solok, seperti kekurangan mobiler, listrik, air, laboratorium, akses jalan yang tidak memadai dan sarana prasarana lainnya, kalau ada wewenang Pemkab Solok, saya akan mengusahakan semaksimal mungkin dan secepatnya akan saya penuhi.

“Namun ada satu permintaan kepala sekolah yang tidak bisa saya penuhi, karena bersifat prinsip dan itu tidak bisa saya tolong, yaitu permintaan penambahan guru. Karena masalah itu wewenang Pemerintah pusat,” ujarnya.

Sebagai Bupati, saya merasa sedih, seakan pemerintah pusat tidak peduli dengan nasib pendidikan. Naif sekali, sebuah sekolah yang muridnya ratusan, hanya ada satu guru PNS, bahkan ada Kepala sekolah merangkap sebagai Tata Usaha, itukan penyiksaan namanya.

“Bagaimana mau meningkatkan pendidikan. Ditambah lagi Pemerintah justru melakukan moratorium pengangkatan guru. Sementara pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) begitu banyak syarat, “ tukasnya.

Dijelaskan Bupati, Solok ini daerahnya perbukitan, banyak daerah kita yang masih terisolir, apalagi waktu tempuh untuk ke ibukota sangat jauh. Mereka (guru) tidak bisa langsung ke ibu kota kecuali memutar dulu ke kabupaten tetangga, semangat mengajar guru tinggi, IPM mereka bagus, malah tidak dapat lagi tunjangan daerah terisolir, seharusnya ditingkatkan malah dihapus. Keterlaluan, ujar Epyardi.

Untuk kedepannya, supaya Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Solok meningkat, maka mau tak mau fasilitas pendidikan di daerah terisolir ini harus dilengkapi. “Tidak mungkin kita bisa bicara kualitas jika sarana dan prasarana tak memadai. Begitu juga dengan kualitas guru, mana mungkin murid bisa berprestasi jika yang mengajarnya tak memiliki kompetensi,” katanya.

Sebagai urusan wajib, pendidikan mendapatkan alokasi dana yang cukup besar. Kinerja sektor pendidikan ini juga merupakan salah satu variable penentu tingkat Indeks Pembangunan Manusia (IPM) atau Human Development Index (HDI).

Tingkat Indeks Pembangunan Manusia sangat ditentukan oleh keberhasilan pembangunan bidang pendidikan. Indikator keberhasilan pembangunan bidang pendidikan itu juga sangat ditentukan oleh angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah,

“Terkait dari semua permasalahan pendidikan di daerah, dan dengan ketidak pedulian Kemendikbud RI terhadap dunia pendidikan, kami akan membuat surat terbuka kepada Presiden,” tegas Bupati.

Senada dengan itu, Anggota DPR RI Athari Gauti Ardi juga menambahkan terkait kinerja Kemendikbud RI. Dia mengatakan, Kemendikbud tidak pernah datang saat rapat dengan anggota DPR RI, terangnya.

Zainal Jusmar, Kepala Dinas Pendidikan dan Olahraga Kabupaten Solok mengatakan, secara umum Kabupaten Solok masih kekurangan guru, di tingkat SMP hanya ada dua guru mata pelajaran yang terbilang cukup, yakni guru bahasa Inggris dan guru IPA. Selebihnya, jumlah guru masih kurang.

Dari data yang didapat dari Dinas Pendidikan Kabupaten Solok, jumlah guru Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan non-PNS di Kabupaten Solok mencapai 5.420 orang. Rinciannya, 2.320 guru ASN di Sekolah Dasar (SD) dan 964 orang non-PNS. Dari jum­lah itu, sebanyak 923 orang guru ASN dan 215 orang non PNS di Sekolah Menengah Pertama (SMP).

Tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA) 441 orang guru PNS dan 283 orang non- ASN. Serta, 168 orang guru ASN dan 181 orang non- ASN untuk Sekolah Menengah Kejuruan (SMK). Sementara jumlah sekolah di Kabupaten Solok, SD/MI mencapai 378 sekolah, SMP/MTs 128 sekolah, SMA/MA 43 sekolah, dan SMK 12 sekolah.

Tak hanya persoalan kekurangan guru, tidak meratanya sebaran guru ASN di Kabupaten Solok juga menjadi problem tersendiri, terutama di kawasan pelosok, bahkan di Tigo Lurah, Kecamatan Hiliran Gumanti, masih didominasi guru non ASN. Hal inilah yang menjadi prioritasnya dalam menyikapi kekurangan guru.

“Kami juga ingin seluruh sekolah di Kabupaten Solok mempunyai kualitas yang sama, kami sudah prioritaskan untuk melakukan pemerataan guru di kabupaten Solok ini, apalagi memang banyak kekurangan guru,” paparnya. (Billy@nsi-id)