Rabu, 22 februari 2023
Kota Solok, Suaraindependent.id — Polemik Pembangunan RSUD Kota Solok beberapa waktu lalu yang sempat menghebohkan Kota Solok, akhirnya dapat diselesaikan dengan baik. Walau sempat tertunda, akhirnya Pembangunan RSUD Kota Solok tersebut dapat kembali dilanjutkan.
Bertempat di Banda Panduang Kelurahan Tanah Garam Kota Solok, Wakil Walikota Solok, Dr. H.Ramadhani Kirana Putra hadiri Groundbreaking (peletakan batu pertama) pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Kota Solok, Rabu (22/02).
Dalam kesempatan itu, Perwakilan Manajemen PT Sarana Multi Insfrastruktur (Persero), Gina memaparkan tentang progres dan timeline terkait pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Kota Solok.
“Kami berharap lanjutan RSUD Kota Solok ini dapat diselesaikan oleh pelaksana PT Jaya Semanggi Injinering (PT JSE) sesuai dengan jadwal yang telah disepakati, serta Rumah Sakit ini dapat berfungsi dengan baik tanpa ada masalah sedikitpun dan bermanfaat bagi masyarakat.”
Wakil Walikota Solok, Dr. H.Ramadhani Kirana Putra mengucapkan terimakasih kepada Pemerintah Pusat melalui PT SMI yang sudah membantu akses permodalan kepada Pemerintah Kota Solok untuk dapat memiliki Rumah Sakit yang representatif,
Dikota Solok saat ini sudah berdiri sebuah Rumah Sakit Umum Daerah Type A, namun itu milik Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, sementara Kota Solok belum memiliki Rumah Sakit rujukan,
“Masyarakat Solok berkeinginan punya rumah sakit yang representatif, karena Kota tidak memiliki Rumah Sakit Daerah, meskipun RSUD Sumatera Barat dan RST berada di wilayah Kota Solok,” ungkap Wawako.
Disebutkan Ramadhani, dengan dimulainya pembangunan Rumah Sakit ini, secara tidak langsung telah menjawab keinginan masyarakat Kota Solok untuk dapat menikmati pelayanan kesehatan yang bagus. Ini merupakan cita-cita kita bersama untuk memiliki sebuah Rumah Sakit di Kota Solok
Lebih lanjut wawako menyampaikan disamping pembangunan infrastruktur, jasa pelayanan kesehatan pun juga telah disiapkan untuk seluruh masyarakat Kota Solok melalui BPJS Kesehatan. Artinya, seluruh biaya kesehatan ditanggung dari APBN, APBD Provinsi dan Kota.
Dijelaskannya, masyarakat saat ini yang ingin mendapatkan pelayanan kesehatan juga cukup dengan menggunakan KTP, dan langsung akan terkoneksi dengan kartu BPJS. Ini merupakan sebuah langkah maju, dan dengan adanya rumah sakit ini semakin memantapkan kita dalam melakukan pelayanan kesehatan kepada masyarakat,
Wawako menegaskan, “segala peraturan telah kita taati, sehingga RSUD ini harus cepat penyelesaianya, dengan mutu serta kualitas bangunannya sesuai dengan spesifikasi yang telah ditetapkan, terang Rahmadani. (Billy@nsi-id)
