Nusantara Corruption Watch (NCW) Surati Gubernur Jawa Barat, Minta Sistem Zonasi Di Hapus
Cirebon, suaraindependentnews.id | Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun 2023 menuai banyak polemik, termasuk orang tua siswa terkait pemberlakuan sistem zonasi. Sehingga Nusantara Corruption Watch (NCW) melayangkan surat kepada Ridwan Kamil selaku Gubernur Jawa Barat meminta sistem zonasi dihapus.
“Terkait gaduhnya PPDB yang terjadi tiap tahun di setiap jenjang pendidikan baik itu SMPN atau SMAN, maka NCW meminta untuk lebih baik sistem zonasi dihapus,” kata Andre Maman Roenza Ketua Umum NCW, Sabtu, (22/07/2023).
Menurut Amar panggilan akrab Andre Maman Roenza adanya sistem zonasi itu akan menimbulkan beberapa permasalahan, seperti main curang dengan memalsukan beberapa dokumen domisili dan yang lainnya. Agar siswa bisa diterima masuk di sekolah favorit yang dikehendakinya.
Andre Maman Roenza yang juga fungsional Golkar itu menambahkan, kalau dahulu orang tua ikut bingung saat anak lulus sekolah kemudian bingung mencari kerja. Namun sekarang baru mau sekolah saja, orang tua sudah kebingungan. Padahal sekarang banyak lembaga pendidikan yang berkualitas meskipun tidak negeri, dan juga outputnya juga belum tentu menjamin akan kualitas anak tersebut meskipun dia lulusan negeri.
“Sehingga semestinya pemerintah sekarang dalam menerima sekolah lanjutan baik SMP, SMA atau perguruan tinggi tidak berbasis lulusan sekolah negeri, tapi lebih kepada kualitas anak didik itu sendiri,” tegasnya.
Alhamdulillah surat kami terbalas dan Ridwan Kamil selaku Gubernur Jawa Barat berjanji akan menghapus sistem zonasi untuk PPDB tahun depan, dan akan dikembalikan kepada kebijakan Pemkab/Kota, pungkasnya (Kabiro)
