Lingkungan

Sengkarut Tapal Batas, Bupati Solok Datangi Dirjen Administrasi Wilayah Kemendagri

Rabu, 18 Januari 2023 

Kab Solok, Suaraindependent.id – Sengkarut tapal batas wilayah Kabupaten Solok dengan Tanah Datar, tepatnya antara Nagari Bukit Kanduang dengan Nagari Simawang, semakin tak jelas ujungnya. Perselisihan warga antar dua Nagari dengan Kabupaten berbeda tersebut semakin sulit dihindari.

Beberapa kali sudah dilakukan mediasi secara musyawarah antara kedua belah pihak, bahkan pemerintah daerah Provinsi Sumatera Barat pun ikut terlibat, namun belum membuahkan hasil yang maksimal.

Mengantisipasi terjadinya pertikaian antara warga, Bupati Sokok, Epyardi Asda, didampingi Sekda Medison melakukan kunjungan ke Dirjen Bina Administrasi Wilayah Kementrian Dalam Negeri, Rabu 18 Januari 2023.

Ikut serta Kepala Dinas Kominfo Teta Midra, Kepala Bagian Pemerintahan, H. N. Efiyardi, Camat X Koto Diatas, Riswandi Bahauddin, Walinagari Bukit Kanduang, Asriyandi, dan Sekretaris Nagari Bukit Kanduang, Itra Joni.

Epyardi Asda, mengatakan terkait dengan persoalan tapal batas antara Kabupaten Solok dengan Tanah Datar, tepatnya di Nagari Bukit Kanduang dengan Nagari Simawang, menghargai proses yang sedang dilaksanakan di Kemendagri.

Ia mengatakan tidak ingin melanggar kesepakatan yang penyelesaiannya sudah difasilitasi oleh tim penegasan batas pusat, provinsi dan bahkan Kabupaten Tanah Datar sendiri. Kesepakatan yang telah diambil tersebut merupakan sebuah tindakan yang komprehensif demi terciptanya kesejahteraan masyarakat di kedua daerah.

Banyak hal positif dari penyelesaian batas daerah, diantaranya adanya kejelasan cakupan wilayah administrasi pemerintahan, efisiensi dan efektivitas pelayanan pada masyarakat, kejelasan luas wilayah, kejelasan administrasi kependudukan, kejelasan daftar pemilih (pemilu, pilkada).

Disamping itu adanya kejelasan administrasi pertanahan, kejelasan perizinan pengelolaan sumber daya alam, dan kejelasan pengaturan tata ruang daerah.

Selain itu dengan adanya batas daerah yang jelas akan mendukung kemudahan investasi di daerah.

Sementara itu Direktur Jenderal (Dirjen) Administrasi Wilayah Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, Safrizal, menjelaskan, persoalan tapal batas antara Kabupaten Solok dengan Tanah Datar progresnya sudah hampir tuntas.

Bahkan pada saat ini proses harmonisasinya juga sudah selesai dan hanya menunggu persetujuan dari Presiden untuk ditetapkan sebagai Permendagri.

Dikatakannya seluruh bahan yang diajukan dari Dirjen Kementerian Dalam Negeri sudah disetujui oleh Presiden maka dalam hitungan 30 hari kerja harus segera ditetapkan menjadi Peraturan Menteri Dalam Negeri.

Dalam menetapkan Permendagri tentang tapal batas wilayah, pihak Kementerian Dalam Negeri selalu berpegang kepada kesepakatan yang sudah ditandatangani oleh kedua kepala daerah yang berbatasan, dalam hal ini Bupati Solok dan Bupati Tanah Datar yang pada saat itu memberikan kuasa kepada Wakil Bupati Tanah Datar. (Billy@nsi-id)

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button